Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Kompas.com - 19/05/2024, 08:10 WIB
Tatang Guritno,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun menduga, internal PDI Perjuangan saat ini tidak solid.

Disinyalir, terjadi perbedaan sikap antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan putrinya yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani, juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

“Puan beda, Megawati beda, Hasto beda. Bahkan Puan datang ke Prabowo halal bihalal, Megawati suaranya enggak jelas, tapi pakai amicus curiae (saat sidang sengketa Pemilu Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi),” ujar Refly dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Jumat (17/5/2024).

“Nah, dari situ kita enggak jelas, PDI-P dan Megawati not a single message anymore. Jadi kalau dulu PDI-P itu single message, apa yang dikatakan Megawati itulah sikap PDI-P, sekarang enggak lagi,” paparnya.

Baca juga: Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Adapun Megawati sempat mengirimkan amicus curae atau pernyataan sikap sebagai sahabat peradilan sebelum MK mengetuk palu putusan atas sengketa hasil Pilpres 2024 beberapa waktu lalu.

Sementara, Puan sempat mengikuti acara buka bersama di kediaman Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat bulan Ramadhan kemarin. 

Bagi Refly, perbedaan sikap kedua elite menjadi salah satu alasan mengapa kini PDI-P terkesan tidak tegas, utamanya menyikapi pemerintahan ke depan.

Menurutnya, tidak solidnya sikap politik Megawati dan Puan juga menjadi penyebab gagalnya hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 bergulir di DPR.

“Artinya berbeda, Megawati (minta hak angket jalan) terus, Hasto bilang hak angket (diteruskan). Puan tidak reaksi apa-apa sebagai leadership di DPR, sebagai Ketua DPR yang harusnya memelihara semangat itu,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, sampai saat ini, PDI-P masih bergeming soal arah politik ke depan. Belum diketahui apakah partai banteng akan merapat ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, atau menjadi oposisi. 

Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, PDI-P berbeda gerbong politik dengan Prabowo-Gibran. Bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), keduanya mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Sementara, sampai saat ini pun Prabowo belum mendatangi PDI-P. Partai lain yang juga belum disambangi Prabowo yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih RI 2024-2029, Prabowo telah mendatangi elite Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dari kunjungan itu, Nasdem dan PKB mengumumkan manuvernya. Kedua partai yang semula mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 itu menyatakan siap bergabung ke pemerintahan ke depan.

Baca juga: Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Nasional
Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Nasional
8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

Nasional
Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Nasional
Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Nasional
Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Nasional
Lapas di Indonesia 'Overcrowded', Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang

Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang

Nasional
KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Nasional
Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com