Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Kompas.com - 19/05/2024, 08:10 WIB
Tatang Guritno,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun menduga, internal PDI Perjuangan saat ini tidak solid.

Disinyalir, terjadi perbedaan sikap antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan putrinya yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani, juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

“Puan beda, Megawati beda, Hasto beda. Bahkan Puan datang ke Prabowo halal bihalal, Megawati suaranya enggak jelas, tapi pakai amicus curiae (saat sidang sengketa Pemilu Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi),” ujar Refly dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Jumat (17/5/2024).

“Nah, dari situ kita enggak jelas, PDI-P dan Megawati not a single message anymore. Jadi kalau dulu PDI-P itu single message, apa yang dikatakan Megawati itulah sikap PDI-P, sekarang enggak lagi,” paparnya.

Baca juga: Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Adapun Megawati sempat mengirimkan amicus curae atau pernyataan sikap sebagai sahabat peradilan sebelum MK mengetuk palu putusan atas sengketa hasil Pilpres 2024 beberapa waktu lalu.

Sementara, Puan sempat mengikuti acara buka bersama di kediaman Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat bulan Ramadhan kemarin. 

Bagi Refly, perbedaan sikap kedua elite menjadi salah satu alasan mengapa kini PDI-P terkesan tidak tegas, utamanya menyikapi pemerintahan ke depan.

Menurutnya, tidak solidnya sikap politik Megawati dan Puan juga menjadi penyebab gagalnya hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 bergulir di DPR.

“Artinya berbeda, Megawati (minta hak angket jalan) terus, Hasto bilang hak angket (diteruskan). Puan tidak reaksi apa-apa sebagai leadership di DPR, sebagai Ketua DPR yang harusnya memelihara semangat itu,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, sampai saat ini, PDI-P masih bergeming soal arah politik ke depan. Belum diketahui apakah partai banteng akan merapat ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, atau menjadi oposisi. 

Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, PDI-P berbeda gerbong politik dengan Prabowo-Gibran. Bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), keduanya mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Sementara, sampai saat ini pun Prabowo belum mendatangi PDI-P. Partai lain yang juga belum disambangi Prabowo yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih RI 2024-2029, Prabowo telah mendatangi elite Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dari kunjungan itu, Nasdem dan PKB mengumumkan manuvernya. Kedua partai yang semula mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 itu menyatakan siap bergabung ke pemerintahan ke depan.

Baca juga: Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Nasional
Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Nasional
Politikus PDI-P: Kalau 'Gentle' sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Politikus PDI-P: Kalau "Gentle" sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Nasional
Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Nasional
Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Nasional
Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Nasional
Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Nasional
Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Nasional
Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Nasional
Airlangga Ungkap Terjadi 'Shifting' Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Airlangga Ungkap Terjadi "Shifting" Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Nasional
Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Nasional
Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Nasional
Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com