Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Belum Menyerah Tangani Kasus Novel Baswedan

Kompas.com - 20/02/2018, 14:53 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, kepolisian masih berupaya maksimal untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik KPK Novel Baswedan.

Hingga saat ini, polisi belum menyerah untuk mengusut dan mencari pelaku dalam kasus ini.

"Teman-teman penyidik masih bekerja. Artinya, kami masih berusaha semaksimal mungkin lah ya," ujar Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Baca juga: Jokowi: Kalau Polri Angkat Tangan Kasus Novel, Baru Kita ke Step Lain

Polisi, kata Setyo, juga berusaha secepat mungkin untuk menyelesaikannya. Ia tak memungkiri banyak kendala yang dihadapi penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut.

Salah satunya, kendala mendapatkan keterangan Novel sehingga belum mendapat hasil yang signifikan.

"Yang masuk ke Polda Metro Jaya sudah 500 lebih aduan tapi tidak ada yang bisa ditindaklanjuti masukan yang terkait dengan sketsa wajah itu," kata Setyo.

Baca juga: Novel Pulang, Pimpinan Harap Kinerja KPK Lebih Baik

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo masih percaya Polri bisa mengusut tuntas kasus Novel.

Meski sudah lebih dari 10 bulan pelaku penyerangan belum ditemukan, Jokowi menegaskan bahwa saat ini belum ada pernyataan bahwa Polri menyerah untuk mengusut kasus ini.

Saat ditanya mengenai desakan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus ini, Jokowi tidak menjawab secara tegas.

Presiden hanya menegaskan bahwa akan diambil langkah lain jika Polri sudah menyerah.

"Kalau Polri sudah gini (Jokowi membuat gestur angkat tangan), baru ke step yang lain," kata Jokowi.

Kompas TV Novel berencana pulang seusai proses pemulihan matanya di Singapura


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan, ada empat hal yang bisa mengancam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. 

Salah satunya, terkait politik identitas. 

"Politik identitas larinya ke suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)," ujar Wiranto, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (20/2/2018). 

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak, Masyarakat Diminta Tak Gunakan Politisasi Identitas 

Lalu, kampanye hitam, pembunuhan karakter, dan money politics atau politik uang. 

"Pembunuhan karakter hubungannya dengan media sosial yang merupakan ancaman baru bagi Indonesia termasuk dunia, bisa masuk ke mana saja termasuk pilkada," ujar Wiranto.

"Keempat hal ini ancaman yang muncul dari dalam stakeholder sendiri. Kecuali itu ada ancaman dari luar radikalisme yang harus dihadapi aparat keamanan," lanjut dia.

Baca juga: Pilkada Serentak, Konsultan Politik Untung Besar? 

Oleh karena itu, ia mengingatkan semua pihak agar menyiapkan penyelenggaraan Pilkada dengan sebaik-baiknya. 

"Hari ini kita mengingatkan bahwa semua stakeholder, katakanlah semua yang terlibat dalam pilkada ini melaksanakan tugas dengan baik. (Pilkada) ini milik kita bersama, kehormatan bangsa di sini nanti. Kita pertaruhkan," kata Wiranto.

Kompas TVPeserta pilkada serentak di Jawa Barat sepakat memerangi praktik kampanye hitam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com