Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novel Pulang, Pimpinan Harap Kinerja KPK Lebih Baik

Kompas.com - 19/02/2018, 20:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyambut baik kepulangan penyidik senior Novel Baswedan.

"Ya Novel pulang tentunya kalau dia bisa kerja itu keren. Iya enggak? Iya dong (kalau) dia sehat lagi. Mudah-mudahan kemudian kami bisa menciptakan kinerja dan kerja yang baik kemudian prosesnya nanti akan kami lihat," kata Saut saat ditemui di Hotel Sultan, Senin (19/2/2018).

Ia mengatakan proses hukum terhadap penyiram wajah Novel juga tetap berlanjut. Ia mengungkapkan hingga saat ini Polri terus melaporkan proses penyelidikannya kepada KPK.

Saut memastikan Novel akan mendapat pengamanan maksimal saat pulang nanti hingga masa penyembuhannya. Saat ditanya apakah akan mengembalikan Novel ke posisi penyidik, ia menjawab akan mendiskusikannya dengan pimpinan lain.

Baca juga : Novel Baswedan Akan Kembali ke Indonesia Pekan Depan

"Nanti kami lihat. Di mana dia suka. Kalau dia memang jiwanya suka di situ nanti kami lihat, pimpinan yang memutuskan," lanjut dia.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, hampir selesai menjalani perawatan mata di Singapura dan diperkirakan akan pulang ke Indonesia pada pekan ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, saat ini mata kiri Novel sedang proses pemulihan setelah operasi tambahan beberapa waktu lalu.

Jika dari pengecekan tekanan mata pada Selasa (20/2/2018) dinilai dokter kondisinya baik, Novel bisa kembali ke Tanah Air untuk rawat jalan.

"Jika hasil cek dan kontrol tekanan mata ke dokter besok hasilnya baik, Rabu akan dilakukan pemeriksaan lanjutan dan Kamis direncanakan kembali ke Jakarta," kata Febri kepada wartawan, Senin (19/2/2018).

Kompas TV 2 Sketsa dari wajah terduga pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan telah disebar ke seluruh kantor polisi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com