Jokowi: Kalau Polri Angkat Tangan Kasus Novel, Baru Kita ke Step Lain

Kompas.com - 20/02/2018, 11:03 WIB
Presiden Jokowi menunjuk seorang murid SD naik ke atas panggung dan membacakan Pancasila saat melakukan kunjungan kerja di Lapangan Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, Sulsel, Kamis (15/2/2018). KOMPAS.com/Hendra CiptoPresiden Jokowi menunjuk seorang murid SD naik ke atas panggung dan membacakan Pancasila saat melakukan kunjungan kerja di Lapangan Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, Sulsel, Kamis (15/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo masih percaya Polri bisa mengusut tuntas kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Meski sudah lebih dari 10 bulan pelaku penyerangan belum ditemukan, Jokowi menegaskan bahwa saat ini belum ada pernyataan bahwa Polri menyerah untuk mengusut kasus ini.

Oleh karena itu, Jokowi akan terus mengejar Kapolri untuk terus mengusut kasus ini dan menemukan pelaku yang menyiramkan air keras ke wajah Novel.

"Saya akan terus kejar Kapolri agar kasus ini menjadi jelas dan tuntas siapa pun pelakunya. Akan kami kejar terus Polri," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Baca juga: Novel Baswedan Akan Pulang, Jokowi Kembali Didesak Bentuk TGPF

Saat ditanya mengenai desakan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus ini, Jokowi tidak menjawab secara tegas.

Presiden hanya menegaskan bahwa akan diambil langkah lain jika Polri sudah menyerah.

"Kalau Polri sudah gini (Jokowi membuat gestur angkat tangan), baru ke step yang lain," kata Jokowi.

Novel Baswedan saat ditemui di Singapura, Kamis (2/11/2017).Kompas.com/Amir Sodikin Novel Baswedan saat ditemui di Singapura, Kamis (2/11/2017).

Jokowi juga mengaku bersyukur Novel hampir selesai menjalani perawatan mata di Singapura. Novel akan pulang ke Indonesia pada Kamis (22/2/2018).

"Ya, bersyukur alhamdulilah, Pak Novel Baswedan sudah sembuh dan kembali ke Tanah Air. Saya kira Pak Novel nanti bisa bekerja kembali lagi ke KPK, kita syukuri," kata Jokowi.

Jelang kepulangan Novel ke Indonesia, desakan agar Jokowi membentuk TGPF kembali muncul.

Baca juga: Novel Pulang, Pimpinan Harap Kinerja KPK Lebih Baik

Salah satunya datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Saya ingin mengetuk batin Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo untuk terlibat langsung mengungkap kejahatan yang sistematik terhadap Novel Baswedan ini," kata Dahnil, Senin (19/2/2018).

Dahnil menekankan, kejahatan teror terhadap Novel Baswedan adalah teror terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca juga: Pekan Ini, Novel Akan Pulang ke Indonesia

Ia menilai, polisi tidak sungguh-sungguh mau menuntaskan kasus ini. Justru banyak dugaan bahwa polisi ingin mempersalahkan Novel Baswedan.

"Kami pesimistis polisi mau menuntaskan. Oleh karena itu, untuk membantu kepolisian, Pak Presiden perlu membentuk TGPF yang bisa membantu mengungkap siapa pelaku, aktor, dan motif dibalik teror terhadap Novel dan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Dahnil.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X