Kompas.com - 16/02/2018, 20:29 WIB
Kepala UKP-PIP Yudi Latif di Hotel Balairung Jakarta, Sabtu (27/1/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKepala UKP-PIP Yudi Latif di Hotel Balairung Jakarta, Sabtu (27/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudi Latif, meminta masyarakat untuk tidak menggunakan politisasi identitas menjelang Pilkada Serentak 2018.

Ia menuturkan, politisasi identitas tersebut dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikannya di Vihara Dharma Bakti, Glodok, Jakarta Barat, Jumat (16/2/2018).

"Di tahun-tahun yang padat politik ini saya kira message-nya adalah bagaimana kita jangan sampai melakukan politisasi identitas yang membuat masyarakat kita yang hidup damai itu diperhadapkan satu sama lain dan mengoyak kenyataan kedamaian indonesia," kata Yudi.

Yudi pun mencontohkan kehidupan di sekitar Vihara Dharma Bakti yang dinilainya dapat menghargai keanekaragaman.

"Komunitas di sekitar kelenteng ini juga bisa ikut merawat menjaga kelenteng ini. Enggak dibakar atau enggak dihancurkan, tapi ini bagian dari kebudayaan yang hidup," ujarnya.

"Kita lihat kelenteng ini juga hidup di tengah komunitas masyarakat yang beragam. Kita juga melihat satu wajah integrasi yang sangat damai," ucap Yudi.

Baca juga: Perludem: Bawaslu Tak Bisa Sendiri Mengawasi Politisasi Isu SARA

Ia pun mengatakan, situasi yang damai tersebut dapat berubah apabila ada pihak-pihak yang melakukan politisasi identitas.

"Masalah itu sering timbul kalau terjadi politisasi identitas. Politisasi identitas itulah yang sering kali mengganggu kenyataan bahwa kita ini bisa hidup damai dalam keanekaragaman," tutur Yudi.

Siang tadi, Yudi mendatangi Vihata Dharma Bakti bersama sejumlah tokoh nasional, seperti Try Soetrisno, Mahfud MD, dan Romo Benny Setiawan.

Sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, juga menyambangi wihara tersebut.

Baca juga: SMRC Nilai Ada Politisasi Isu LGBT Jelang Pemilu

Kompas TV Deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara, merupakan komitmen bersama yang bertujuan untuk menciptakan Pilkada Serentak yang bersih dan aman.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi Dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi Dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Nasional
Mencermati Perpres Natuna Utara

Mencermati Perpres Natuna Utara

Nasional
Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Nasional
Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.