Jelang Pilkada Serentak, Masyarakat Diminta Tak Gunakan Politisasi Identitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudi Latif, meminta masyarakat untuk tidak menggunakan politisasi identitas menjelang Pilkada Serentak 2018.

Ia menuturkan, politisasi identitas tersebut dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikannya di Vihara Dharma Bakti, Glodok, Jakarta Barat, Jumat (16/2/2018).

"Di tahun-tahun yang padat politik ini saya kira message-nya adalah bagaimana kita jangan sampai melakukan politisasi identitas yang membuat masyarakat kita yang hidup damai itu diperhadapkan satu sama lain dan mengoyak kenyataan kedamaian indonesia," kata Yudi.

Yudi pun mencontohkan kehidupan di sekitar Vihara Dharma Bakti yang dinilainya dapat menghargai keanekaragaman.

"Komunitas di sekitar kelenteng ini juga bisa ikut merawat menjaga kelenteng ini. Enggak dibakar atau enggak dihancurkan, tapi ini bagian dari kebudayaan yang hidup," ujarnya.

"Kita lihat kelenteng ini juga hidup di tengah komunitas masyarakat yang beragam. Kita juga melihat satu wajah integrasi yang sangat damai," ucap Yudi.

Baca juga: Perludem: Bawaslu Tak Bisa Sendiri Mengawasi Politisasi Isu SARA

Ia pun mengatakan, situasi yang damai tersebut dapat berubah apabila ada pihak-pihak yang melakukan politisasi identitas.

"Masalah itu sering timbul kalau terjadi politisasi identitas. Politisasi identitas itulah yang sering kali mengganggu kenyataan bahwa kita ini bisa hidup damai dalam keanekaragaman," tutur Yudi.

Siang tadi, Yudi mendatangi Vihata Dharma Bakti bersama sejumlah tokoh nasional, seperti Try Soetrisno, Mahfud MD, dan Romo Benny Setiawan.

Sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, juga menyambangi wihara tersebut.

Baca juga: SMRC Nilai Ada Politisasi Isu LGBT Jelang Pemilu