Rekomendasi Melunak, Pansus Angket DPR Dinilai Dengar Kritik Publik - Kompas.com

Rekomendasi Melunak, Pansus Angket DPR Dinilai Dengar Kritik Publik

Kompas.com - 09/02/2018, 16:41 WIB
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), serta Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian, Senin (4/9/2017).KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), serta Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian, Senin (4/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai, Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhirnya tak bisa lepas dari kritik publik.

Hal itu disampaikan Hidayat menyikapi rekomendasi Pansus yang dinilainya melunak kepada KPK.

Padahal, sebelumnya Pansus sempat mewacanakan beberapa rekomendasi "galak" seperti revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Baca juga: Akibat Putusan MK soal Hak Angket, KPK Rentan Diganggu DPR

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
"Kalau kemudian Pansus itu mencabut beragam usulan yang tadi dinilai akan melemahkan, kemudian menjadi tidak melemahkan, berarti Pansus mendengar apa yang menjadi kritik maupun kekhawatiran dari PKS dan masyarakat," kata Hidayat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Menurut Hidayat, melunaknya rekomendasi Pansus Angket KPK bukan karena faktor tahun politik.

Akan tetapi, karena memerhatikan kritik publik sehingga rekomendasinya tak melemahkan KPK.

Baca juga: Fahri Hamzah: DPR Bisa Pakai Hak Angket terhadap Peradilan

"Ya memang ini lembaga politik ya. Tapi, kalau menurut saya, memang tidak harus diartikan demikian. Menurut saya dikembalikan pada apa yang sejak awal dikritik oleh publik termasuk PKS," papar Hidayat.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi yang diajukan sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap hak angket KPK.

Dengan putusan ini, MK menyatakan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap KPK sah.

"Menolak permohonan para pemohon," kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Baca juga: Mahfud MD: Pansus Angket KPK Tetap Tidak Sah

Dalam uji materi ini, pegawai KPK menilai pembentukan hak angket itu tak sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Para Pemohon menganggap KPK bukan termasuk unsur eksekutif sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek pelaksana hak angket oleh DPR.

Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa KPK adalah lembaga penunjang pemerintah yang dibentuk berdasarkan UU. Dengan demikian, KPK adalah lembaga eksekutif dan DPR berhak meminta tanggung jawab KPK.

Kompas TV Agus justru menegaskan Fraksi Demokrat tidak ikut bertanggung jawab terkait isi dari hasil rekomendasi.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya


Close Ads X