Pemerintah Dinilai Abai Selesaikan Pelanggaran HAM, Tiga Hal Dijadikan Dalih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut ada tiga fokus pemerintah yang justru menjadi dalih dan menenggelamkan isu hak asasi manusia (HAM).

Akibatnya, menurut dia, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu pun menjadi lamban direalisasikan.

"Tiga fokus tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, moralitas, dan persatuan. Tiga fokus itu membuat penyelesaian kasus HAM masa lalu tenggelam, sekaligus menjadi pembenaran baru pelanggaran HAM di masa kini," kata Usman dalam peresmian kantor Amnesty International Indonesia, di Jakarta, Senin (4/12/2017).

Usman lebih lanjut menuturkan, janji Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam Nawacita untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM seperti Tragedi 1965 atau Tragedi Semanggi-Trisakti, belum dipenuhi di tahun ketiga masa jabatannya.

(Baca juga: Kontras Nilai Pidato Jokowi Abai soal Hak Asasi Manusia)

Menurut Usman, perhatian pemerintah tersedot dalam upaya memajukan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur.

KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Diskusi dan peresmian kantor Amnesty International Indonesia,di Jakarta, Senin (4/12/2017).

Namun, disayangkan Usman, pemerintah justru menggunakan narasi nasionalisme yang sempit untuk memperkuat hegemoni kekuasaan.

"Berbagai kebijakan pemerintah di tiga fokus ini juga banyak menimbulkan kasus pelanggaran HAM baru di Indonesia," tutur dia.

(Baca juga: Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak)

Misalnya, sebut Usman, penggusuran paksa demi pertumbuhan ekonomi, pemidanaan atas dasar penistaan agama, dan pemenjaraan mereka yang dianggap membahayakan persatuan.

Kasus penggusuran paksa, misalnya, terjadi dalam proyek pembangunan bandara di Majalengka Jawa Barat dan New Yogyakarta International Airport (NYIA), Kulonprogo, Yogyakarta.