Kompas.com - 13/11/2017, 08:08 WIB
Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, seusai menjadi pembicara dalam diskusi di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Minggu (7/5/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, seusai menjadi pembicara dalam diskusi di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Minggu (7/5/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JEMBER, KOMPAS.com - Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan diri menghadapi praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto untuk kali kedua.

KPK perlu bersiap diri, meski Novanto mengaku belum berencana mengajukan praperadilan untuk menggugat KPK yang kembali menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

"Kita mesti pikirkan apakah Novanto akan mengajukan praperadilan. Apalagi ia sudah memidanakan pimpinan KPK. Segera disiapkan kalau ada praperadilan kembali," kata Bivitri ketika ditemui di Jember, Jawa Timur, Minggu (12/11/2017).

Bivitri juga menilai bahwa dia belum melihat urgensi untuk melakukan penahanan terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu. Hal terpenting, kata dia, Novanto tetap dicegah untuk pergi ke luar negeri.

"Saya tidak melihat perlunya menahan Novanto. Penahanan juga perlawanannya akan sangat besar. Asal dia bisa dicegah ke luar negeri. Karena ini yang agak riskan," ujar Bivitri.

"Jadi kalau saya melihat penahanan harus ada alasan obyektif dan untuk itu mungkin sampingan. Lebih baik KPK fokus betul ke kelengkapan berkas perkara, dan segera dilimpahkan masuk ke pengadilan," kata dia.

(Baca juga: KPK Diingatkan untuk Segera Lengkapi Berkas Perkara Novanto)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bivitri pun khawatir jika dorongan dari berbagai pihak terhadap penahanan Novanto lebih besar, maka serangan balik ke lembaga antirasuah juga akan sama besar.

"Saya khawatir kalau polemik penahanannya lebih besar nanti serangan balik ke KPK lebih kuat malah jadi blunder lagi," kata Bivitri.

"Saya kira KPK sudah lama punya bukti kuat soal Novanto. Itu harus dikuatkan. Makanya kalau ini bisa dipercepat dengan asumsi KPK punya bukti kuat. Masuk ke penuntutan tak bisa lagi praperadilan," tutur dia.

(Baca juga: Novanto Akan Minta Perlindungan Jokowi jika KPK Memanggil Paksa)

KPK telah menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka pada Jumat kemarin. Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangkan gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Kompas TV Agus Rahardjo menegaskan tak ada pemalsuan surat perpanjangan pencegahan Setya Novanto.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.