Setya Novanto Belum Berencana Ajukan Praperadilan - Kompas.com

Setya Novanto Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Rakhmat Nur Hakim
Kompas.com - 12/11/2017, 16:09 WIB
Ketua Umum Golkar Setya Novanto dalam acara peresmian gedung baru di Kantor DPP Golkar.Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Ketua Umum Golkar Setya Novanto dalam acara peresmian gedung baru di Kantor DPP Golkar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto belum berencana mengajukan praperadilan untuk menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

"Belum. Saya belum memikirkan praperadilan," kata Novanto di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2017).

"Surat saja baru saya terima, baru saya pelajari. Apa yang menjadikan keputusan tentu yang tahu adalah penasehat hukum saya yang mengerti," ujar dia.

Novanto juga heran dan mempertanyakan KPK yang kembali menetapkannya sebagai tersangka. Padahal, kata Novanto, ia sudah menang di praperadilan sebelumnya.

(Baca juga: Mahfud MD Anggap KPK Perlu Segera Tahan Setya Novanto)

Hal senada disampaikan oleh kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi. Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus pada pelaporannya ke polisi, yang ditujukan terhadap pimpinan dan penyidik KPK.

Fredrich melaporkan dua pimpinan dan dua penyidik KPK, karena kembali menetapkan kliennya sebagai tersangka. Ia menganggap kliennya tak bisa ditetapkan kembali sebagai tersangka karena telah memenangkan praperadilan sebelumnya.

"Jadi kami pertama sudah melaporkan pidana (terhadap KPK), sudah kami lakukan. Kami akan melihat sampai mana dan kami akan melihat apakah KPK berani melawan hukum," ucap dia.

(Baca juga: Kembali Tetapkan Novanto sebagai Tersangka, KPK Bersiap Hadapi Perlawanan)

KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka pada Jumat kemarin. Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangkan gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Kompas TV Agus Rahardjo menegaskan tak ada pemalsuan surat perpanjangan pencegahan Setya Novanto.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisRakhmat Nur Hakim
EditorBayu Galih
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM