Wiranto Nilai Petisi untuk Referendum Papua Tidak Sah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengakui adanya petisi yang menyerukan pemungutan suara untuk penentuan nasib wilayah Papua.

Petisi tersebut diserahkan kepada Komite Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Komite 24 di New York oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat.

"Memang betul ada. Ada dari kelompok separatis yang bergerak di luar mencoba untuk menyampaikan petisi itu kepada Ketua Komisi 24, masalah dekolonisasi," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017).

Wiranto pun menegaskan bahwa petisi tersebut tidak sah, karena PBB telah menyatakan wilayah Papua sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia.

"Sudah dijawab hari ini bahwa benar mendapatkan petisi itu tapi itu tidak sah dan bisa muncul dari siapa saja," kata Wiranto.

(Baca juga: Wamenlu Anggap Ada yang Cari Perhatian dengan Petisi Kemerdekaan Papua Barat di PBB)

Wiranto menuturkan, upaya untuk memerdekakan wilayah Papua akan terus berlangsung, baik oleh pihak-pihak di dalam maupun luar negeri. Namun, dia menegaskan bahwa Papua telah menjadi bagian yang sah dari kedaulatan Negara Indonesia melalui proses referendum.

Pada 1969, dilaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (the Act of Free Choice) yang keputusannya menyatakan bahwa wilayah Papua Barat (sekarang Provinsi Papua dan Papua Barat) masuk ke wilayah teritorial NKRI. PBB mengakui keputusan tersebut.

"Beda dengan Timor Timur, kita klaim betul ini merupakan suatu wilayah yang sah setelah melalui referendum yang dikatakan sah oleh PBB waktu itu," kata mantan Panglima ABRI itu.

Bangun Papua

Wiranto pun menegaskan bahwa saat ini pemerintah telah memberikan perhatian yang lebih terhadap proses pembangunan di Papua.

Perencanaan pembangunan melalui Bapennas, lanjut Wiranto, diwujudkan secara holistik mencakup bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pertanian, kebutuhan listrik dan transportasi.

"Jadi intinya Indonesia selama ini mempercepat pembangunan Papua dan Papua Barat supaya cepat nanti sejajar dengan daerah lain kemajuannya. Itu betul-betul direncanakan dan dilaksanakan pemerintah," kata Wiranto.

"Kalau ada keinginan-keinginan merdeka itu ada, kami akui tapi pemerintah kan sungguh-sungguh sekarang untuk membangun Papua dan Papua Barat," tuturnya.

(Baca juga: PBB Bantah Terima Petisi Referendum Papua Barat)

Reuters/Tom Miles Benny Wenda mengatakan kepada pers, petisi itu telah ditandatangani dari rumah ke rumah dan dari desa ke desa.

Sebanyak 95,77% disebut merupakan warga asli Papua Barat dan sisanya adalah para pemukim Indonesia di Papua yang mewakili sekitar 70 persen dari total warga asli Papua Barat.

"Setelah invasi Indonesia secara ilegal, mereka mencabut Papua tahun 1963. Jadi rakyat sudah sampaikan kepada Indonesia dan kepada dunia jumlah yang sudah menyatakan keluar dari bingkai NKRI sehingga kita harus sampaikan suara mereka ke Komisi 24," ujar Benny Wenda, juru bicara ULMWP yang menyerahkan petisi ke PBB, dalam wawancara telepon dari New York dengan BBC Indonesia.

(Baca juga: Tolak Kemerdekaan Papua, Alasan Indonesia Kerja Sama dengan Fiji)

Kini nasib petisi sepenuhnya di tangan Komisi 24 dan masih belum jelas kapan berlangsung pembahasan tentang petisi tersebut, yang juga diharapkan akan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia.

"Kita bukan membenci Indonesia tapi ini kan rakyat Papua. Indonesia harus melihat keinginan rakyat. Selama ini Indonesia kan bilang hanya segelintir orang tapi sekarang petisi ini kan menunjukkan semua orang mau merdeka dari Indonesia," kata Benny.

Menurut Wenda, keingingan itu bisa diwujudkan lewat referendum atau pemungutan suara yang diawasi dunia internasional.

"Saya kira referendum itu fair, kita buktikan. Kalau rakyat Papua mau tetap Indonesia, itu fair. Kalau rakyat mau lepas dari Indonesia, itu juga fair. Jadi tidak menimbulkan pertumpahan darah," tuturnya.