Wamenlu Anggap Ada yang Cari Perhatian dengan Petisi Kemerdekaan Papua Barat di PBB

Kompas.com - 28/09/2017, 17:47 WIB
Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/9/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINWakil Menteri Luar Negeri AM Fachir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir tidak terlalu mempersoalkan adanya petisi warga Papua Barat yang meminta referendum kemerdekaan baru dan diserahkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa ( PBB).

"Itu ya kerjaan orang-orang tertentu untuk mendapatkan perhatian," ujar Fachir, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (28/9/2017) sore.

Fachir mengatakan, persoalan Papua Barat sudah selesai di PBB sejak tahun 1969.

Pada tahun 1969, dilaksanakan penentuan pendapat rakyat (the Act of Free Choice) yang keputusannya menyatakan bahwa wilayah Papua Barat masuk ke wilayah teritorial NKRI.

PBB mengakui keputusan tersebut. Fachir mengatakan, Kemenlu akan terus memantau isu tersebut.

Akan tetapi, belum akan mengambil tindakan karena keputusan Papua Barat masuk ke teritorial Indonesia adalah final.

"Kita akan lihat, tetapi pada saat yang sama, bagi kita itu sudah selesai," ujar Fachir.

Diberitakan, sebuah petisi rahasia yang isinya meminta referendum kemerdekaan baru untuk Papua Barat telah diserahkan ke PBB.

Laporan ABC.net.au yang dikutip Tribunnews.com, dokumen itu berhasil diselundupkan antardesa ke desa dan telah ditandatangani oleh 1,8 juta warga Papua Barat atau setara dengan lebih dari 70 persen populasi provinsi itu.

Petisi itu menuntut pemungutan suara secara bebas atas kemerdekaan Papua Barat serta pengangkatan perwakilan PBB untuk menyelidiki laporan dugaan pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan Indonesia.

Padahal, sebelumnya, Pemerintah Indonesia sudah melarang beredarnya petisi ini di bumi Papua.

Ancamannya, mereka yang menyebarkan dan menandatangani petisi ini akan ditahan dan dipenjara.

Kompas TV Polres Sorong Waspada Bentrok Susulan Antar Warga




Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Berharap Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Awal 2021

Wapres Ma'ruf Berharap Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Awal 2021

Nasional
Borong 4 Penghargaan Inovasi Daerah dalam Tatanan Baru, Bupati Trenggalek Tak Pernah Berharap

Borong 4 Penghargaan Inovasi Daerah dalam Tatanan Baru, Bupati Trenggalek Tak Pernah Berharap

Nasional
Kisah Kesederhanaan Hoegeng, Menolak Pengawalan dan Mobil Dinas

Kisah Kesederhanaan Hoegeng, Menolak Pengawalan dan Mobil Dinas

Nasional
Survei Puspek Unair: Bansos Covid-19 Belum Tepat Sasaran

Survei Puspek Unair: Bansos Covid-19 Belum Tepat Sasaran

Nasional
KPU: Pemilih Bersuhu Tubuh Tinggi Mencoblos Bukan di TPS

KPU: Pemilih Bersuhu Tubuh Tinggi Mencoblos Bukan di TPS

Nasional
Anggota Komisi I Pertanyakan Penunjukan Kemenhan Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Anggota Komisi I Pertanyakan Penunjukan Kemenhan Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Nasional
Ketua Umum LDII Abdullah Syam Meninggal Dunia

Ketua Umum LDII Abdullah Syam Meninggal Dunia

Nasional
Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Nasional
Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Nasional
KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

Nasional
Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Nasional
Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Nasional
'Food Estate' Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

"Food Estate" Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

Nasional
Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X