Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Kemerdekaan Papua, Alasan Indonesia Kerja Sama dengan Fiji

Kompas.com - 29/09/2017, 12:33 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu menandatangani kesepakatan dengan Menteri Keamanan Nasional Republik Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, Jumat (29/9/2017).

Pertemuan kedua pihak digelar di Kementerian Pertahanan RI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Ryamizard mengatakan, ada beberapa alasan hubungan kerja sama bidang pertahanan kedua negara ini bisa terjalin. Salah satunya terkait konsistensi Fiji yang tak mendukung kemerdekaan Papua.

"Indonesia memandang Fiji sebagai negara yang memiliki peran penting di kawasan Pasifik Selatan yang secara konsisten telah menunjukkan dukungannya terhadap kedaulatan negara RI," kata Ryamizard.

(Baca: Menhan: TNI Punya Rakyat, Bukan Punya Satu Orang atau Partai)

"Kemudian, kerja sama Indonesia-Fiji yang positif dapat dilihat dari kebijaksanaan Fiji yang selalu mendukung keutuhan wilayah kesatuan RI dan tidak mendukung upaya-upaya ke arah kemerdekaan dan pemisahan Papua dari wilayah Indonesia. Komitmen ini menjadikan Fiji sebagai mitra strategis RI di kawasan Pasifik," lanjut Ryamizard.

Ia mengatakan, dengan adanya kerja sama tersebut pihaknya mendorong untuk segera ditempatkan atase bidang pertahanan di negara Fiji. Hal ini guna memudahkan koordinasi kerjasama pertahanan antara kedua negara.

Sementara itu, Ratu Inoke Kubuabola menjelaskan bahwa Fiji konsisten mendukung kedaulatan Indonesia sebagaimana diatur dalam Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di dalamnya menyebutkan bahwa setiap negara harus menghormati kedaulatan negara lain.

"Sesuai dengan piagam PBB, yaitu integritas kedaulatan suatu negara, kami menghormati kedaulatan Indonesia di papua barat," kata dia.

Oleh karena itu, Fiji sebagai salah satu negara anggota PBB juga mendorong agar negara lain menghormati Indonesia sebagai pemilik kedaulatan atas Papua.

"Kami mengungkapkan hal itu kepada teman-teman kami di pasifik di PBB untuk menyetujui piagam PBB tersebut, untuk konsisten sesuai dengan peraturan tersebut," ujarnya.

Kompas TV Tiga Berita Terpopuler 26 September 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Nasional
Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Nasional
Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Nasional
Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com