JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Adriana Elisabeth mengatakan bahwa pemerintah selama ini tidak pernah merancang pendekatan resolusi konflik di Papua.
Adriana mengatakan, pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini hanya dua, yakni pendekatan pembangunan dan ekonomi serta pendekatan keamanan.
“Satu yang tidak pernah dilakukan adalah merancang pendekatan resolusi konflik di Papua,” ujar Adriana dalam diskusi di Kantor Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Salemba, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024).
Baca juga: PGI: Pelibatan Gereja dalam Penyelesaian Konflik di Papua Sangat Kurang, Bahkan Nyaris Tak Ada
Menurut Adriana, pergantian nomenklatur Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh TNI akan sama saja apabila pendekatan tidak diubah.
“Pergantian nama itu tidak akan ada perubahan,” kata Adriana.
“Kalau pendekatan tetap sama, kita tidak punya peluang untuk merancang bersama-sama bagaimana sih menyelesaikan konflik di Papua ini? Itu tidak akan pernah selesai,” ujar dia.
Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Biro Papua PGI Pendeta Ronald.
Ia mempertanyakan pendekatan keamanan yang tidak bisa menyelesaikan konflik di Bumi Cenderawasih.
“Bayangkan saja sudah lebih dari 50 tahun pendekatan keamanan di Papua tidak menyelesaikan persoalan di Papua. Apakah dengan perubahan nama ini krisis kemanusiaan di Papua akan diakhiri? Itu jadi pertanyaan kita,” kata Ronald.
Baca juga: KPK Sebut Eks Kadis PUPR Papua Cicil Uang Pengganti Rp 4 Miliar
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa jajarannya tidak lagi menamakan kelompok bersenjata yang mendorong Papua merdeka sebagai KKB.
"Karena dari mereka sendiri menamakan diri TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) sehingga sama dengan OPM," kata Agus saat konferensi pers di rumah dinas Panglima TNI di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2024).
Agus mengatakan, OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI-Polri.
OPM juga memperkosa guru dan tenaga kesehatan.
Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam.
"Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara," ujar Agus.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.