Kemudian, pola keempat, massa solid tersebut menjadi penggerak massa cair atau kerumunan yang tidak tahu apa-apa dan terdampak psikologi kerumunan.
Menurut dia, pola yang sama pernah terjadi dalam kasus tragedi kemanusiaan yang dialami kelompok Islam di Tanjung Priuk tahun 1984. Pola tersebut kembali terulang pada kasus Talangsari, Lampung, tahun 1989.
"Mereka ini kelompok yang dianggap mau makar padahal mereka kritis terhadap pemerintahan Orde Baru, zaman Soeharto. Pola ini selalu ada di peristiwa-peristiwa seperti itu. Mengerikan sekali," ucap Asfinawati.
Pihak YLBHI berharap polisi mampu menguak dalang atau auktor intelektual yang berada di balik peristiwa pengepungan.
"Saya mendorong kepolisian mengungkap kasus ini dan saya tahu mereka sudah lebih canggih dan saya yakin mereka mampu menguak siapa yang berada di balik semua ini," tuturnya.
Politisasi Isu PKI
Beberapa waktu belakangan ini, isu kebangkitan PKI kembali menguat di tengah masyarakat. Sejumlah tokoh menilai bahwa maraknya diskusi terkait tragedi kemanusiaan 1965 menjadi simbol kebangkitan PKI.
Bahkan, Mayor Jenderal Purnawiran TNI Kivlan Zen menganggap YLBHI dan LBH Jakarta perlu dibubarkan layaknya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Kivlan menilai YLBHI kerap melakukan kegiatan yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia, salah satunya kegiatan seminar pada Sabtu (17/9/2017) dan Minggu (18/9/2017).
"Bukan sekali dua kali, mereka melakukan itu berkali-kali. Dengan demikian LBH (YLBHI) perlu dibubarkan seperti HTI," ujar Kivlan saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2017).
Namun, sebagian tokoh lain berpendapat lain dan cenderung meragukan mengenai kebenaran isu kebangkitan PKI. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan PKI tidak mungkin bangkit dan ideologi komunisne tak lagi relevan saat ini.
"Enggak mungkin (PKI bangkit). Sudah bubar. Komunisme sudah ambruk. Tembok Berlin sudah rubuh. Uni Soviet sudah berantakan. China sudah menjadi kapitalis," ujar Said saat ditemui di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2017).
Said justru menilai isu PKI sengaja dihembuskan untuk kepentingan politik dan mengganggu jalannya pemerintahan. Menurut dia, isu kebangkitan PKI selalu muncul setiap tahun dengan dilatarbelakangi oleh konflik kepentingan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.