Menyikapi Pengepungan YLBHI dan Politisasi Isu PKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, belum banyak berubah sejak peristiwa pengepungan oleh ribuan massa yang mengklaim sebagai aliansi pemuda anti-komunisme pada Minggu (17/9/2017) malam hingga Senin (18/9/2017) dini hari.

Pecahan batu dan kaca berserakan di halaman gedung. Begitu juga dengan kondisi di lantai 1. Beberapa bagian pintu kaca kantor yang menghadap ke arah Jalan Diponegoro terlihat pecah.

Tumpukan kursi, meja dan papan yang digunakan sebagai blokade masih berada di dekat pintu. Batu yang dilempar massa dari luar gedung juga masih berserakan di lantai.

Beberapa staf YLBHI dan LBH Jakarta mulai melayani konsultasi bantuan hukum bagi beberapa kliennya, Jumat (22/9/2017) siang.

Meski pelayanan belum maksimal, beberapa klien LBH Jakarta dari serikat pekerja mendatangi kantor untuk berkonsultasi.

Sementara itu, Ketua YLBHI Asfinawati mengajak sejumlah wartawan berkeliling untuk melihat seberapa parah kerusakan yang terjadi. Tak lama usai berkeliling kami pun berbincang terkait peristiwa pengepungan.

"Saya kok kasihan kalau yang dihukum adalah orang-orang yang ada di lapangan. Memang beberapa adalah aktor yang memimpin massa (pengepung). Tapi kalau saya perhatikan, sebagian besar dari mereka adalah orang yang tidak tahu apa-apa dan mereka adalah korban juga. Massa yang datang itu korban dari hoaks," ujar Asfinawati.

Saat itu, massa dengan membabi buta melempari gedung YLBHI dengan batu dan tanpa dasar menuduh pihak YLBHI memfasilitasi sebuah diskusi mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tuduhan tersebut kemudian dibantah oleh Ketua Bidang Advokasi Muhammad Isnur yang mengatakan bahwa YLBHI tengah menggelar pagelaran seni dan diskusi terkait darurat demokrasi di Indonesia.

Pasca-peristiwa pengepungan, pihak Polda Metro Jaya menetapkan tujuh tersangka. Mereka dianggap tidak mengindahkan peringatan polisi untuk membubarkan diri dan diancam pidana penjara maksimal empat bulan.

Namun, menurut Asfinawati, polisi harus bisa mengungkap pihak-pihak yang menjadi dalang dan mengerahkan massa untuk melakukan pengepungan. Hal itu harus dilakukan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang dan menimbulkan trauma bagi korban pengepungan.

"Jadi penegakan hukum tidak hanya kepada mereka (pelaku lapangan) tapi kepada otaknya. Siapa yang menggerakan orang-orang ini. Dan tentu saja polisi bisa melacaknya melalui forensik digital. Saya pikir unit sibernya Polri sanggup melacak itu," kata dia.

Pola Intimidasi

Asfinawati menjelaskan, pola-pola intimidasi dalam bentuk pengepungan dan pengerahan massa kerap terjadi di banyak kasus. Pola yang sama selalu terulang dengan kasus yang berbeda.

Pola pertama, ada isu-isu yang disebarkan oleh kelompok tertentu. Kedua, adanya stigmatisasi terhadap orang atau kelompok yang menjadi sasaran intimidasi. Setelah itu, pola ketiga, ada penggalangan massa yang solid meski jumlahnya sedikit.

Kemudian, pola keempat, massa solid tersebut menjadi penggerak massa cair atau kerumunan yang tidak tahu apa-apa dan terdampak psikologi kerumunan.

Menurut dia, pola yang sama pernah terjadi dalam kasus tragedi kemanusiaan yang dialami kelompok Islam di Tanjung Priuk tahun 1984. Pola tersebut kembali terulang pada kasus Talangsari, Lampung, tahun 1989.

"Mereka ini kelompok yang dianggap mau makar padahal mereka kritis terhadap pemerintahan Orde Baru, zaman Soeharto. Pola ini selalu ada di peristiwa-peristiwa seperti itu. Mengerikan sekali," ucap Asfinawati.

Pihak YLBHI berharap polisi mampu menguak dalang atau auktor intelektual yang berada di balik peristiwa pengepungan.

"Saya mendorong kepolisian mengungkap kasus ini dan saya tahu mereka sudah lebih canggih dan saya yakin mereka mampu menguak siapa yang berada di balik semua ini," tuturnya.

Politisasi Isu PKI

Beberapa waktu belakangan ini, isu kebangkitan PKI kembali menguat di tengah masyarakat. Sejumlah tokoh menilai bahwa maraknya diskusi terkait tragedi kemanusiaan 1965 menjadi simbol kebangkitan PKI.

Bahkan, Mayor Jenderal Purnawiran TNI Kivlan Zen menganggap YLBHI dan LBH Jakarta perlu dibubarkan layaknya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kivlan menilai YLBHI kerap melakukan kegiatan yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia, salah satunya kegiatan seminar pada Sabtu (17/9/2017) dan Minggu (18/9/2017).

"Bukan sekali dua kali, mereka melakukan itu berkali-kali. Dengan demikian LBH (YLBHI) perlu dibubarkan seperti HTI," ujar Kivlan saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2017).

Namun, sebagian tokoh lain berpendapat lain dan cenderung meragukan mengenai kebenaran isu kebangkitan PKI. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan PKI tidak mungkin bangkit dan ideologi komunisne tak lagi relevan saat ini.

"Enggak mungkin (PKI bangkit). Sudah bubar. Komunisme sudah ambruk. Tembok Berlin sudah rubuh. Uni Soviet sudah berantakan. China sudah menjadi kapitalis," ujar Said saat ditemui di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2017).

Said justru menilai isu PKI sengaja dihembuskan untuk kepentingan politik dan mengganggu jalannya pemerintahan. Menurut dia, isu kebangkitan PKI selalu muncul setiap tahun dengan dilatarbelakangi oleh konflik kepentingan.