Kompas.com - 13/06/2017, 23:04 WIB
Kompas TV Hak Angket, Lemahkan KPK? - Dua Arah (Bag 4)
|
EditorKrisiandi

Politisi Partai Hanura itu menyatakan, yang tidak bisa menjadi obyek hak angket DPR ialah lembaga yang bersifat merdeka, dalam hal ini ialah lembaga peradilan.

Ia menegaskan KPK sama sekali tak menjalankan fungsi peradilan, sebab hakim pengadilan tipikor sekalipun tidak bertanggung jawab kepada KPK, melainkan kepada Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi.

"Nah, KPK bukan institusi yang merdeka, tetapi independen, merdeka dan independen itu beda, jadi hak angket ini tidak melanggar undang-undang yang ada," lanjut dia.

Sejumah pihak mempermasalahkan soal keabsahan hak angket. Salah satunya karena Pansus Hak Angket KPK tak diisi oleh perwakilan semua fraksi di DPR.

(Baca: Penggunaan Hak Angket di DPR Tak Pengaruhi Kerja KPK)

Bahkan, KPK juga melakukan kajian untuk memastikan bahwa pembentukan Pansus Hak Angket KPK sudah sesuai hukum.

Adapun Pasal 79 ayat 3 UU MD3 berbunyi sebagai berikut: Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: 1 Pasien Diduga Hepatitis Akut Positif Covid-19

Kemenkes: 1 Pasien Diduga Hepatitis Akut Positif Covid-19

Nasional
Interupsi Anggota DPR Kembali Terpotong saat Puan Pimpin Rapat Paripurna

Interupsi Anggota DPR Kembali Terpotong saat Puan Pimpin Rapat Paripurna

Nasional
Soal Kemungkinan PPKM Dihapus, Menko PMK: Tunggu Perintah Presiden

Soal Kemungkinan PPKM Dihapus, Menko PMK: Tunggu Perintah Presiden

Nasional
Di Hadapan DPD, KPU Paparkan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 76 Triliun

Di Hadapan DPD, KPU Paparkan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 76 Triliun

Nasional
Pengamat Sebut Jokowi Mestinya Copot Mendag, Bukan Minta Luhut Urus Minyak Goreng

Pengamat Sebut Jokowi Mestinya Copot Mendag, Bukan Minta Luhut Urus Minyak Goreng

Nasional
NU Sibuk Silaturahmi Jelang 2024, Pengamat: Apa Bedanya dengan Parpol?

NU Sibuk Silaturahmi Jelang 2024, Pengamat: Apa Bedanya dengan Parpol?

Nasional
Urus Persoalan Minyak Goreng, Luhut Disebut Jadi 'Menteri Superior'

Urus Persoalan Minyak Goreng, Luhut Disebut Jadi "Menteri Superior"

Nasional
Pemilu 2024 Diprediksi Rumit jika 3 Provinsi Baru Papua Jadi Disahkan

Pemilu 2024 Diprediksi Rumit jika 3 Provinsi Baru Papua Jadi Disahkan

Nasional
Revisi UU PPP Sudah Disahkan, DPR Siap Revisi UU Cipta Kerja

Revisi UU PPP Sudah Disahkan, DPR Siap Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
Moeldoko Optimistis Pandemi Covid-19 Berakhir Tahun Ini

Moeldoko Optimistis Pandemi Covid-19 Berakhir Tahun Ini

Nasional
Jokowi Dinilai Ragukan Mendag hingga Tugaskan Luhut Urus Minyak Goreng

Jokowi Dinilai Ragukan Mendag hingga Tugaskan Luhut Urus Minyak Goreng

Nasional
Densus 88 Tangkap Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang

Densus 88 Tangkap Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang

Nasional
Korban Investasi Bodong KSP Sejahtera Bersama Minta Kasusnya Ditangani Bareskrim

Korban Investasi Bodong KSP Sejahtera Bersama Minta Kasusnya Ditangani Bareskrim

Nasional
Kemenkes: Kasus Dugaan Hepatitis Akut Tambah 2, Totalnya Jadi 16 Pasien

Kemenkes: Kasus Dugaan Hepatitis Akut Tambah 2, Totalnya Jadi 16 Pasien

Nasional
Lili Pintauli Beri Pembekalan Antikorupsi kepada 45 Finalis Puteri Indonesia

Lili Pintauli Beri Pembekalan Antikorupsi kepada 45 Finalis Puteri Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.