Kompas.com - 12/06/2017, 14:33 WIB
Sejumlah netizen menandatangani petisi melawan hak anket DPR terhadap KPK dalam situs Change.org. Change.orgSejumlah netizen menandatangani petisi melawan hak anket DPR terhadap KPK dalam situs Change.org.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Penolakan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir, termasuk di dunia  maya. Penolakan itu dilakukan melalui sebuah petisi di situs change.org.

Hingga Senin (12/6/2017) siang ini, petisi menolak hak angket terhadap KPK saat ini telah mencapai lebih 41.000 tanda tangan.

Pantauan Kompas.com pada Senin (12/6/2017) siang, petisi yang diunggah oleh Virgo Sulianti Gohardi ke situs change.org telah menjaring sebanyak 41.839 pendukung.

Petisi tersebut masih perlu 8.161 tanda tangan lagi untuk mencapai target 50 ribu tanda tangan sebelum nantinya bakal dikirim ke Ketua DPR RI Setya Novanto.

(Baca: Ketua Pansus Hak Angket: Yang Dikerjakan KPK Itu Bikin Gaduh Terus)

Hak angket terhadap KPK ini disahkan melalui Sidang Paripurna pada 28 April 2017 silam dan ditandatangani oleh 25 orang anggota DPR RI dari delapan fraksi.

Adapun tujuan disahkannya hak angket terhadap KPK ini berkaitan dengan permintaan untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Hariyani dalam kasus korupsi KTP elektronik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk melawan hak angket yang dilakukan anggota DPR dalam rangka turut memberikan kekuatan kepada KPK untuk terus melawan segala perlawanan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini," tulis Virgo dalam petisi tersebut.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Realokasikan Rp 1,981 Triliun untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Kemenag Realokasikan Rp 1,981 Triliun untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Covid-19 Diklaim Turun, Menkes: Presiden Ajak Kita Bersyukur tapi Tetap Waspada

Covid-19 Diklaim Turun, Menkes: Presiden Ajak Kita Bersyukur tapi Tetap Waspada

Nasional
Kemenag: Mobilitas Kiai Tinggi, Riskan Terkena Covid-19

Kemenag: Mobilitas Kiai Tinggi, Riskan Terkena Covid-19

Nasional
Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

Nasional
Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Nasional
Penundaan Eksekusi Dinilai Tak Wajar, Pinangki Diistimewakan Kejaksaan?

Penundaan Eksekusi Dinilai Tak Wajar, Pinangki Diistimewakan Kejaksaan?

Nasional
Besok, Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Besok, Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Nasional
Menkes: Tolong, Vaksin Booster Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Menkes: Tolong, Vaksin Booster Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Nasional
Wapres: Sudah Ada 605 Kiai dan Ulama Meninggal akibat Covid-19

Wapres: Sudah Ada 605 Kiai dan Ulama Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Menag Ajak Pejabat Pemerintahan hingga Tokoh Masyarakat Aktif Sosialisasikan Penerapan Protokol Kesehatan

Menag Ajak Pejabat Pemerintahan hingga Tokoh Masyarakat Aktif Sosialisasikan Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Istimewanya Jaksa Pinangki: Tuntutan Ringan, Potongan Hukuman, dan Penundaan Eksekusi

Istimewanya Jaksa Pinangki: Tuntutan Ringan, Potongan Hukuman, dan Penundaan Eksekusi

Nasional
Pemda Keluhkan Stok Vaksin, Anggota DPR Harap Tak Lama-lama di Gudang Bio Farma

Pemda Keluhkan Stok Vaksin, Anggota DPR Harap Tak Lama-lama di Gudang Bio Farma

Nasional
Banyak Kiai Wafat akibat Covid-19, Wapres Luncurkan Program 'Kita Jaga Kiai'

Banyak Kiai Wafat akibat Covid-19, Wapres Luncurkan Program "Kita Jaga Kiai"

Nasional
Banyak Keluhan soal Stok Vaksin di Daerah, Pemerintah Diminta Gencarkan Lobi ke Produsen

Banyak Keluhan soal Stok Vaksin di Daerah, Pemerintah Diminta Gencarkan Lobi ke Produsen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X