Kompas.com - 10/03/2017, 08:43 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan waktu hampir 3 tahun untuk menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Naiknya berkas penyidikan ke tahap penuntutan tidak sekadar menujukan eksistensi KPK.

Hal itu juga menunjukkan nyali besar KPK dalam memproses hukum para elite politik yang terlibat korupsi.

Surat dakwaan terhadap dua mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, tidak hanya menguraikan secara detil proses terjadinya skandal yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Surat dakwaan yang disusun secara alternatif itu juga mencantumkan sejumlah nama besar.

Mereka mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pejabat Kementerian hingga beberapa korporasi diduga ikut menerima aliran dana korupsi e-KTP.

(Baca: Siapa Penerima "Fee" Terbesar dari Kasus Korupsi E-KTP?)

Aktor besar

Proyek pengadaan e-KTP terbagi menjadi dua tahap, dimulai dari pembahasan anggaran dan pengadaan barang.

Praktik suap terhadap sejumlah anggota DPR diawali adanya sejumlah pertemuan antara pimpinan Komisi II DPR, pengusaha, dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Nasional
ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

Nasional
Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasional
KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

Nasional
Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

Nasional
Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

Nasional
Ngabalin Sebut Istana Belum Terima Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

Ngabalin Sebut Istana Belum Terima Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

Nasional
Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

Nasional
Kasus Bupati Langkat, 2 Kaki Tangan Terbit Rencana Perangin-angin Dihadirkan dalam Persidangan

Kasus Bupati Langkat, 2 Kaki Tangan Terbit Rencana Perangin-angin Dihadirkan dalam Persidangan

Nasional
Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

Nasional
Panglima TNI 'Sowan' ke Ketum PBNU Gus Yahya

Panglima TNI "Sowan" ke Ketum PBNU Gus Yahya

Nasional
Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Nasional
ICW Sebut Tuntutan Untuk Koruptor Ringan, Ini Respons Kejagung

ICW Sebut Tuntutan Untuk Koruptor Ringan, Ini Respons Kejagung

Nasional
Panglima Andika Sebut 10 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Panglima Andika Sebut 10 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.