Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Sebut Persentase, Kejagung Klaim Penanganan Kasus Korupsi Naik

Kompas.com - 04/01/2017, 13:10 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung merilis capaian kinerja selama tahun 2016 pada Rabu (4/1/2017).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum memaparkan kinerja Kejaksaan Agung selama 2016, menggantikan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang mengikuti rapat kabinet di Istana Bogor.

Menurut Rum, ada beberapa penanganan kasus yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya yakni peningkatan penanganan kasus korupsi.

Namun, Rum tidak menyebutkan angkanya. Dengan demikian, belum diketahui berapa persen kenaikan jumlah kasus korupsi yang ditangani kejaksaan pada tahun ini jika dibandingkan tahun lalu.

"Kita tidak ada persentasenya, tapi datanya meningkat," kata Rum di ruang konferensi pers di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu siang

Sebelum rilis dimulai, Rum mengingatkan untuk tak bertanya di luar konteks paparan pencapaian kinerja.

"Ini kan capaian kinerja akhir tahun, jadi pertanyaan mengenai kasus tolong dihindari," ujar Rum.

Kemudian, saat sesi tanya jawab, ada pertanyaan terkait kasus yang ditangani Kejaksaan. Salah satunya yakni soal mantan Ketua Kamar Dagang Industri Jawa Timur La Nyalla Mattaliti yang divonis bebas.

Saat di tingkat penyidikan pun La Nyalla berkali-kali memenangkan praperadilan. Kejagung diminta menjelaskan apakah ada evaluasi untuk jaksa yang menangani kasus itu.

Namun, Rum enggan menjawab secara detail.

"Soal La Nyalla setop, kita (bahas) soal kinerja. Kita tidak bicara kasus, bicara kinerja," kata Rum.

Selanjutnya, Rum menjelaskan bahwa butuh kesabaran dalam menangani kasus korupsi.

Untuk kasus La Nyalla, beberapa upaya hukum harus diambil untuk membawa kasus ini ke persidangan. Saat dinyatakan bebas, upaya kasasi terhadap La Nyalla pun dilakukan.

Sementara itu, soal tunggakan kasus yang cukup banyak di Kejaksaan Agung, Rum memastikan seluruhnya akan diproses secara bertahap.

Kompas TV Kendala Penegakan Hukum Kasus HAM Masa Lalu- Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Nasional
Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Nasional
Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Nasional
Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Nasional
Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi 'Deadlock' pada Pilkada Jakarta

Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi "Deadlock" pada Pilkada Jakarta

Nasional
Pangkoarmada I Sebut Kapal Bakamla dan KKP Dikedepankan untuk Turunkan Tensi Laut China Selatan

Pangkoarmada I Sebut Kapal Bakamla dan KKP Dikedepankan untuk Turunkan Tensi Laut China Selatan

Nasional
AHY Mau Data Kementerian ATR/BPN Diunggah ke PDN asalkan Keamanan Terjamin

AHY Mau Data Kementerian ATR/BPN Diunggah ke PDN asalkan Keamanan Terjamin

Nasional
Terungkap di Sidang, Ketua Panitia Lelang Proyek Tol MBZ Tak Punya Sertifikasi

Terungkap di Sidang, Ketua Panitia Lelang Proyek Tol MBZ Tak Punya Sertifikasi

Nasional
93 CSIRT Sudah Terbentuk di Tingkat Pusat, Menko Polhukam Minta Jangan Hanya Jadi Pajangan

93 CSIRT Sudah Terbentuk di Tingkat Pusat, Menko Polhukam Minta Jangan Hanya Jadi Pajangan

Nasional
Tak Percaya Polisi, Keluarga Afif Maulana Minta Ekshumasi dan Otopsi Ulang

Tak Percaya Polisi, Keluarga Afif Maulana Minta Ekshumasi dan Otopsi Ulang

Nasional
PKB Anggap Duet Anies-Sohibul Tak Perluas Cakupan Pemilih

PKB Anggap Duet Anies-Sohibul Tak Perluas Cakupan Pemilih

Nasional
Polri Bantah Pernyataan KPK soal Tutup Pintu Koordinasi jika Ada Oknum Ditangkap

Polri Bantah Pernyataan KPK soal Tutup Pintu Koordinasi jika Ada Oknum Ditangkap

Nasional
Komnas HAM Diminta Bentuk Timsus untuk Investigasi Dugaan Siswa SMP Tewas Dianiaya Polisi

Komnas HAM Diminta Bentuk Timsus untuk Investigasi Dugaan Siswa SMP Tewas Dianiaya Polisi

Nasional
TNI AD Terbuka jika Publik Punya Bukti Tentara Bakar Rumah Wartawan di Karo

TNI AD Terbuka jika Publik Punya Bukti Tentara Bakar Rumah Wartawan di Karo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com