Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengamini pernyataan bawahannya, Alexander Marwata yang blak-blakan menyebut sinergitas antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) buruk.

Padahal, KPK, Kejagung, dan Polri yang sama-sama merupakan aparat penegak hukum sejatinya bersatu memberantas korupsi.

"Kita memang ada pengakuan dari Pak Alex tadi dan itu kita amini bahwa sinergitas dalam pemberantasan korupsi antar aparat penegak hukum masih belum terlalu bagus jalannya," ujar Nawawi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Nawawi menjelaskan, dalam menangani sebuah kasus korupsi, KPK pasti membutuhkan supervisi dari sesama aparat penegak hukum seperti Kejagung.

Baca juga: Gugat Penyidik KPK ke PN Jaksel, Tim Hukum PDI-P: Penyitaan Tak Sesuai KUHAP

Akan tetapi, kata dia, ketika KPK menangkap kepala kejaksaan negeri yang terlibat korupsi di suatu daerah, Kejagung malah mempersulit koordinasi.

"Ketika kita kemarin ada nangkap misalnya oknum kepala kejaksaan negeri apa, pintu supervisi itu menjadi sedikit agak ini (sulit)," imbuhnya.

Maka dari itu, Nawawi menilai realitas ini bakal menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pimpinan KPK periode berikutnya dalam sinergitas pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, jika ada jaksa yang ditangkap oleh KPK, maka Kejaksaan Agung (Kejagung) pasti akan menutup pintu koordinasi dan supervisi.

Alexander menyebut Polri pun melakukan hal yang sama seperti Kejagung.

Baca juga: Penyidik Digugat Pihak Hasto, KPK: Kami Profesional dalam Bertugas

Hal tersebut Alexander sampaikan saat rapat kerja antara Komisi III DPR dan KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).

"Memang di dalam Undang-Undang KPK, baik yang lama maupun yang baru, ada fungsi koordinasi dan supervisi. Apakah berjalan dengan baik? Harus saya sampaikan bapak/ibu sekalian, tidak berjalan dengan baik," ujar Alexander.

"Ego sektoral masih ada, masih ada. Kalau kami menangkap teman-teman jaksa, misalnya, tiba-tiba dari pihak Kejaksaan menutup pintu koordinasi dan supervisi. Sulit. Mungkin juga dengan kepolisian demikian," sambungnya.