Istana Bantah Presiden Jokowi Kirim Surpres untuk Revisi UU KPK

Kompas.com - 19/02/2016, 15:41 WIB
Presiden Joko Widodo saat mengumumkan Johan Budi SP sebagai Juru Bicara Presiden di Istana Merdeka, Selasa (12/1/2015). Biro Pers-Sekretariat Presiden/LailyPresiden Joko Widodo saat mengumumkan Johan Budi SP sebagai Juru Bicara Presiden di Istana Merdeka, Selasa (12/1/2015).
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR RI terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Tidak benar surat presiden sudah dikirim (ke DPR)," ujar Johan di Jakarta, Jumat (19/2/2016) siang.

Menurut dia, hingga saat ini Presiden Jokowi belum menerima usulan draf revisi UU KPK. Draf revisi UU KPK itu masih berada di DPR.

Para wakil rakyat tersebut pun belum mengadakan sidang paripurna. Sidang baru akan digelar pada Selasa (23/2/2016) yang akan datang.


(Baca: Fadli Zon: Seolah DPR "Ngotot" Revisi UU KPK, Terus Presiden Jadi Pahlawan)

"Lah pembahasan di tingkat paripurna DPR saja kemarin Kamis dibatalkan dan diundur pekan depan. Karena itu belum ada (surpres)," ujar Johan.

Partai Gerindra menjadi salah satu partai yang menolak rencana revisi UU itu. Belakangan, dua fraksi lain mengikuti langkah Gerindra, yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura tetap menginginkan adanya revisi terhadap UU KPK.

(Baca: Aktivis: Jokowi Perlu Panggil Akademisi, Jangan Hanya Dengar Luhut, Yasonna, dan JK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebuah rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui surpres.

Isi surpres itu adalah menunjuk menteri yang akan ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang terkait bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

(Baca: Dicurigai Ada "Barter" RUU "Tax Amnesty" dengan Revisi UU KPK)

Kalangan akademisi yang menolak adanya revisi UU KPK menganggap Presiden Jokowi bisa saja tidak mengeluarkan surpres itu sehingga revisi tidak akan dilanjutkan.

Mereka menganggap draf revisi UU KPK terbaru yang mencantumkan dewan pengawas hingga izin penyadapan akan melemahkan lembaga itu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X