Kompas.com - 07/12/2015, 17:46 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOKetua DPR RI Setya Novanto
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Desakan masyarakat melalui petisi online agar Ketua DPR RI Setya Novanto mundur kian besar. Misalnya, petisi yang dibuat oleh Setiawan Abadi di change.org hingga Senin (7/12/2015) pukul 17.30 WIB sudah mencapai 87.385 dukungan.

Menanggapi banyaknya dukungan terhadap petisi itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan persetujuannya.

Menurut Kalla, akan jauh lebih baik jika Novanto mundur dari jabatannya saat ini.

"Ya itu lebih bagus sebenarnya, lebih sportif," ujar Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin petang. 

Selama ini, Kalla memang menentang secara terang-terangan apa yang dilakukan oleh Setya Novanto lantaran Setya dianggap mencatut nama Presiden Jokowi dan dirinya untuk meminta sebagian saham kepada Freeport.

Bahkan, beberapa waktu lalu, Kalla juga mengaku marah terhadap aksi pencatutan itu. Dia juga sudah membuka peluang akan membawa kasus pencatutan itu ke ranah hukum.

"Biar DPR ya, kemudian langkah hukum. Setelah langkah politik, kita selesaikan secara hukum," ujar Kalla ditemui seusai menghadiri acara di salah satu hotel di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Nasional
Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Nasional
Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Nasional
Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Nasional
Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

Nasional
57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri, Menteri PANRB: Prosesnya Masih Panjang

57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri, Menteri PANRB: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Perintahkan Karantina untuk Pelaku Perjalanan Internasional Tetap 10 Hari

Jokowi Perintahkan Karantina untuk Pelaku Perjalanan Internasional Tetap 10 Hari

Nasional
Kegiatan Berkumpul Selama Nataru Akan Dibatasi Maksimal 50 Orang

Kegiatan Berkumpul Selama Nataru Akan Dibatasi Maksimal 50 Orang

Nasional
Mahfud: Kalau Saya Hanya Takut kepada Hukum, Saya Bisa Main-main...

Mahfud: Kalau Saya Hanya Takut kepada Hukum, Saya Bisa Main-main...

Nasional
Jelang Libur Nataru, Airlangga: Yang 'Travelling' yang Sudah Divaksin, yang Belum Tidak

Jelang Libur Nataru, Airlangga: Yang "Travelling" yang Sudah Divaksin, yang Belum Tidak

Nasional
Menteri PPPA Harap KPU dan Bawaslu Jadi Pelopor bagi Perempuan Berpartisipasi dalam Mengambil Keputusan

Menteri PPPA Harap KPU dan Bawaslu Jadi Pelopor bagi Perempuan Berpartisipasi dalam Mengambil Keputusan

Nasional
Jokowi Akan Tinjau Dampak Bencana Erupsi Gunung Semeru Besok

Jokowi Akan Tinjau Dampak Bencana Erupsi Gunung Semeru Besok

Nasional
Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan

Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 45 Negara, Pemerintah Masih Evaluasi Perkembangannya

Varian Omicron Terdeteksi di 45 Negara, Pemerintah Masih Evaluasi Perkembangannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.