Djoko Tak Harus Ganti Rugi Rp 32 M, Jaksa KPK Tak Sependapat

Kompas.com - 03/09/2013, 20:01 WIB
Terdakwa dugaan korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian memperoleh surat izin mengemudi (SIM), Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo menjalani sidang vonis di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (3/9/2013). Ia dijatuhi hukuman penjara 10 tahun, denda Rp 500 juta, subsider enam bulan kurungan penjara. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOTerdakwa dugaan korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian memperoleh surat izin mengemudi (SIM), Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo menjalani sidang vonis di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (3/9/2013). Ia dijatuhi hukuman penjara 10 tahun, denda Rp 500 juta, subsider enam bulan kurungan penjara.
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang dibacakan, Selasa (3/9/2013), terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM), Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan saja. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi tak sependapat dengan putusan majelis hakim yang membebaskan Djoko dari pidana tambahan berupa penggantian uang kerugian negara senilai Rp 32 miliar.

"Masalah pembebasan uang pengganti, itu menurut kami tidak sependapat," kata Jaksa KPK KMS Roni ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta seusai sidang pembacaan vonis, Selasa (2/9/2013).

Kendati tidak sependapat dengan putusan majelis hakim, tim Jaksa KPK belum memutuskan untuk mengajukan banding.

"Makanya kita harus telaah dulu putusan itu dan akan kami bandingkan dan pelajari baru akan ambil sikap," kata Jaksa Roni.

Lebih jauh Roni mengungkapkan, pihaknya tidak sependapat dengan majelis hakim yang membebaskan Djoko dari penggantian kerugian negara dengan alasan aset-asetnya sudah diputuskan untuk disita bersamaan dengan dinyatakan Djoko terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Menurut jaksa, penggantian kerugian negara merupakan hal yang terpisah dengan tindak pidana pencucian uang.

Tuntutan penggantian kerugian negara, menurutnya, merupakan ranah tindak pidana korupsi. Dengan demikian, menurut Roni, majelis hakim seharusnya melihat perkara korupsi Djoko secara terpisah dengan kasus pencucian uangnya.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO Komisi Pemberantasan Korupsi menyita tanah dan bangunan yang diduga milik tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Djoko Susilo di Jalan Langenastran Kidul, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta, Kamis (14/2/2013). KPK juga menyita sebuah rumah dan bangunan yang diduga milik Djoko di Jalan Patehan Lor, Yogyakarta. Kedua rumah tersebut masing-masing berada di sisi timur dan barat Alun-alun Selatan Yogyakarta.

"Tipikor ya tipikor, tidak sama, tipikor yang dibebankan ke TPPU (tindak pidana pencucian uang itu yang tidak kami setujui. Tipikor yang dibebankan kumulatif sementara TPPU kan tidak," kata Jaksa Roni.

"Jangan sampai menyamakan antara undang-undang tipikor dan TPPU, karena ada tiga kejahatan di sini makanya ada Pasal 65, TPPU 2011-2012 terbukti, TPPU 2003-2010 terbukti dan tipikor terbukti," tambahnya lagi.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta membebaskan Djoko dari pidana tambahan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 32 miliar seperti yang dituntut tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut majelis hakim, tidak adil jika Djoko tetap diwajibkan membayarkan uang kerugian negara padahal aset-asetnya diputuskan untuk dirampas negara secara otomatis karena dia dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

Hampir semua aset Djoko yang dianggap berasal dari tindak pidana korupsi dirampas negara kecuali tiga item, yakni tanah dan bangunan di Perumahan Tanjung Mas Raya atas nama Bunyani, Toyota Avanza perak atas nama Sonya, dan Avanza atas nama Zainal Abidin.

Menurut tuntutan jaksa KPK, untuk periode 2003-2010, Djoko memiliki total aset senilai Rp 54,6 miliar dan 60 ribu dollar AS. Kemudian dalam periode 2010-2012, Djoko telah membeli aset sekitar Rp 63,7 miliar. Hakim lantas menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan kepada Djoko.

Jenderal bintang dua itu dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merupakan gabungan perbuatan dalam pengadaan proyek simulator ujian surat izin mengemudi roda dua dan roda empat. Djoko juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang untuk periode 2003-2010 dan 2010-2012. Atas putusan ini, Djoko dan tim pengacaranya akan mengajukan banding.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AD Terima Laporan Hasil Uji Klinis Obat Anticovid-19, Diklaim Ampuh 90 Persen

TNI AD Terima Laporan Hasil Uji Klinis Obat Anticovid-19, Diklaim Ampuh 90 Persen

Nasional
Ketua KPU Harap Semua Pihak Terapkan Protokol Kesehatan di Setiap Proses Pilkada 2020

Ketua KPU Harap Semua Pihak Terapkan Protokol Kesehatan di Setiap Proses Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Bersepeda Sambil Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Jokowi Bersepeda Sambil Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Nasional
UPDATE : Tak Kurang dari 1.862.801 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiksa

UPDATE : Tak Kurang dari 1.862.801 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiksa

Nasional
KPU: 226 Daerah Sudah Transfer 100 Persen Dana Pilkada 2020 ke Penyelenggara Pemilu

KPU: 226 Daerah Sudah Transfer 100 Persen Dana Pilkada 2020 ke Penyelenggara Pemilu

Nasional
Azwar Anas: Pemimpin Ideal Itu yang Mendengarkan Aspirasi Rakyat

Azwar Anas: Pemimpin Ideal Itu yang Mendengarkan Aspirasi Rakyat

Nasional
UPDATE : Kasus Suspek Covid-19 Tembus 76.327 Orang

UPDATE : Kasus Suspek Covid-19 Tembus 76.327 Orang

Nasional
Bertambah 2.345 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Bertambah 2.345 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 50 Orang, Total 6.071 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 50 Orang, Total 6.071 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Update: Bertambah 2.345, Kasus Covid-19 Jadi 137.468 Orang

Update: Bertambah 2.345, Kasus Covid-19 Jadi 137.468 Orang

Nasional
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 1.703 Orang, Total 91.321 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 1.703 Orang, Total 91.321 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
Erick Thohir Klaim Angka Kematian Covid-19 Indonesia Rendah

Erick Thohir Klaim Angka Kematian Covid-19 Indonesia Rendah

Nasional
Bio Farma Memperkirakan Vaksin Covid-19 Diproduksi Februari atau Maret 2021

Bio Farma Memperkirakan Vaksin Covid-19 Diproduksi Februari atau Maret 2021

Nasional
Muchdi Pr Klaim Tak Ada Dualisme di Tubuh Partai Berkarya

Muchdi Pr Klaim Tak Ada Dualisme di Tubuh Partai Berkarya

Nasional
Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Gelar Rakernas Sosialisasikan Hasil Munaslub

Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Gelar Rakernas Sosialisasikan Hasil Munaslub

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X