Salin Artikel

Kasus Dugaan Suap, KPK Periksa 12 Mantan Anggota DPRD Sumut

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 12 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014, Kamis (4/6/2020).

Seluruh mantan legislator tersebut akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RN (Robert Nainggolan. mantan anggota DPRD Sumatera Utara)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis.

Dua belas saksi yang akan diperiksa itu yakni, Isma Padli Ardya Pulungan, Jamaluddin Haisbuan, Japorman Saragih, Layari Sinukaban, Marhalim Harahap, dan Megalia Agustina.

Kemudian, Murni Elieser Verawaty Munthe, Richard Eddy, Sonny Firdaus, Syahrial Harahap, Tohonan Silalahi, dan Washington Pane.

Beberapa nama di atas juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Jamaluddin Hasibuan, Japorman Saragih, Layari Sinukaban, dan Megalia Agustina.

Pada Rabu (3/6/2020) kemarin, KPK memeriksa enam mantan anggota DPRD Sumatera Utara dalam kasus yang sama.

Sebelumnya, penyidik KPK menetapkan 14 anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara ketika itu, Gatot Pujo Nugroho.

"Bahwa 14 tersangka tersebut diduga menerima fee berupa uang dengan jumlah beragam dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Sumatera Utara," kata Ali dalam konferensi pers, Kamis (30/1/2020).

Sebanyak 14 anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Nurhasanah, dan Megalia Agustuana.

Kemudian, Ida Budiningsih, Ahmad Hosein Hutagalung, Syamsul Hilal, Robert Nainggolan, Ramli, Mulyani, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaludin Hasibuan, dan Irwansyah Damanik.

Ali mengatakan, suap itu diberikan kepada 14 anggota DPRD tersebut terkait empat hal. Pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 s/d 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga, pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/04/12164511/kasus-dugaan-suap-kpk-periksa-12-mantan-anggota-dprd-sumut

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkeu: Defisit APBN 2023 2,84 Persen, Semakin Mengecil

Menkeu: Defisit APBN 2023 2,84 Persen, Semakin Mengecil

Nasional
Survei Indikator: Ridwan Kamil, AHY, dan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Dengan Elektabilitas Tertinggi

Survei Indikator: Ridwan Kamil, AHY, dan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Dengan Elektabilitas Tertinggi

Nasional
'Fit and Proper Test' Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Digelar Besok

"Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Digelar Besok

Nasional
Nyanyian Bharada E di Kasus Brigadir J: Ungkap Skenario Ferdy Sambo hingga Bisikan Putri Candrawathi

Nyanyian Bharada E di Kasus Brigadir J: Ungkap Skenario Ferdy Sambo hingga Bisikan Putri Candrawathi

Nasional
Ketua ITAGI: Lansia dengan Komorbid Harus Mendapat Vaksinasi Covid-19

Ketua ITAGI: Lansia dengan Komorbid Harus Mendapat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Perempuan Menangis di Rumah Ferdy Sambo Bisa Jadi Petunjuk Ungkap Motif Tewasnya Brigadir J

Perempuan Menangis di Rumah Ferdy Sambo Bisa Jadi Petunjuk Ungkap Motif Tewasnya Brigadir J

Nasional
Saat Wapres Ma'ruf Amin Nge-Vlog Bareng Warga di Pantai Jokowi-Iriana Kaimana

Saat Wapres Ma'ruf Amin Nge-Vlog Bareng Warga di Pantai Jokowi-Iriana Kaimana

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Sedang Naik, tetapi Sudah sampai Puncak

Menkes: Kasus Covid-19 Sedang Naik, tetapi Sudah sampai Puncak

Nasional
Bharada E Kaget Lihat Lemari Senjata di Rumah Ferdy Sambo

Bharada E Kaget Lihat Lemari Senjata di Rumah Ferdy Sambo

Nasional
Kejagung Sita 84 Bidang Lahan Milik Benny Tjokro di Kabupaten Bogor

Kejagung Sita 84 Bidang Lahan Milik Benny Tjokro di Kabupaten Bogor

Nasional
Jaksa Ragukan Sprin yang Dikeluarkan Sambo untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria

Jaksa Ragukan Sprin yang Dikeluarkan Sambo untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria

Nasional
Jaksa Cecar Wakaden C Biro Paminal soal Surat Penanganan Kasus Brigadir J

Jaksa Cecar Wakaden C Biro Paminal soal Surat Penanganan Kasus Brigadir J

Nasional
Brigadir J Disebut Kerap Membawa Ponsel Milik Putri Candrawathi

Brigadir J Disebut Kerap Membawa Ponsel Milik Putri Candrawathi

Nasional
PKS Sayangkan Izin Safari Politik Anies di Aceh Dicabut

PKS Sayangkan Izin Safari Politik Anies di Aceh Dicabut

Nasional
Draf Perppu Pemilu Disebut Segera Dikirim ke Jokowi

Draf Perppu Pemilu Disebut Segera Dikirim ke Jokowi

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.