Uskup Agung Jakarta Minta Hindari Perpecahan Sikapi Sengketa Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Keuskupan Agung Jakarta mengimbau supaya masyarakat menjaga perdamaian dan menghindari perpecahan dan aksi kekerasan dalam menyikapi proses sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan itu disampaikan oleh Uskup Keuskupan Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo saat menyampaikan pesan Paskah 2024.

"Semoga suasana seperti ini tidak disalahgunakan atau diperalat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, harapannya itu," kata Suharyo dalam jumpa pers di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2024), dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Saat Megawati dan 4 Menteri Jokowi Diminta Hadir di Sidang MK...

Menurut Suharyo, jika ada kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan hasil pemilihan umum (Pemilu) dan Pilpres 2024 sebaiknya menyampaikannya melalui jalur yang diberikan oleh undang-undang, dan menghindari aksi kekerasan.

"Sejauh yang saya tahu, yang ditempuh sekarang ini berjalan sesudah pemilu adalah semuanya dalam konstitusional," ujar Suharyo.

Baca juga: Otto Hasibuan Minta Megawati Dihadirkan di Sidang MK, Tim Hukum Ganjar: Tak Relevan

Menurut Suharyo, selama masyarakat menempuh jalur konstitusional dalam menyampaikan perbedaan pandangan, maka semua pihak bisa memaklumi dan menghargai.

Dia mengatakan, caci maki dan aksi kekerasan tidak akan membawa manfaat apapun karena semua pihak bakal dirugikan.

"Tetapi apapun nanti keputusannya jangan pernah ada perpecahan apalagi kekerasan. Karena kekerasan itu membuat semua pihak kalah," ucap Suharyo.

"Sama dengan perang, tidak ada yang menang semuanya kalah. Yang pasti kemanusiaan itu yang kalah, begitu juga dengan kekerasan," sambung Suharyo.

Baca juga: Tim Hukum Ganjar Sarankan Otto Hasibuan Minta Hakim Hadirkan Jokowi di Sidang MK

Maka dari itu Suharyo menekankan supaya masyarakat bisa berpikir panjang dan menghindari cara-cara yang melawan hukum dan kekerasan dalam menyampaikan perbedaan pandangan terkait hasil Pemilu dan Pilpres 2024.

"Kalaupun tidak diterima tapi berjuang terus lewat jalan peraturan hukum. Kalau memang ada tidak benar di dalam keputusan itu, diperjuangkan terus, tetapi tanpa kekerasan," ucap Suharyo.