Salin Artikel

Uskup Agung Jakarta Minta Hindari Perpecahan Sikapi Sengketa Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Keuskupan Agung Jakarta mengimbau supaya masyarakat menjaga perdamaian dan menghindari perpecahan dan aksi kekerasan dalam menyikapi proses sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan itu disampaikan oleh Uskup Keuskupan Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo saat menyampaikan pesan Paskah 2024.

"Semoga suasana seperti ini tidak disalahgunakan atau diperalat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, harapannya itu," kata Suharyo dalam jumpa pers di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2024), dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut Suharyo, jika ada kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan hasil pemilihan umum (Pemilu) dan Pilpres 2024 sebaiknya menyampaikannya melalui jalur yang diberikan oleh undang-undang, dan menghindari aksi kekerasan.

"Sejauh yang saya tahu, yang ditempuh sekarang ini berjalan sesudah pemilu adalah semuanya dalam konstitusional," ujar Suharyo.

Dia mengatakan, caci maki dan aksi kekerasan tidak akan membawa manfaat apapun karena semua pihak bakal dirugikan.

"Tetapi apapun nanti keputusannya jangan pernah ada perpecahan apalagi kekerasan. Karena kekerasan itu membuat semua pihak kalah," ucap Suharyo.

"Sama dengan perang, tidak ada yang menang semuanya kalah. Yang pasti kemanusiaan itu yang kalah, begitu juga dengan kekerasan," sambung Suharyo.

Maka dari itu Suharyo menekankan supaya masyarakat bisa berpikir panjang dan menghindari cara-cara yang melawan hukum dan kekerasan dalam menyampaikan perbedaan pandangan terkait hasil Pemilu dan Pilpres 2024.

"Kalaupun tidak diterima tapi berjuang terus lewat jalan peraturan hukum. Kalau memang ada tidak benar di dalam keputusan itu, diperjuangkan terus, tetapi tanpa kekerasan," ucap Suharyo.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/01/03470021/uskup-agung-jakarta-minta-hindari-perpecahan-sikapi-sengketa-pilpres

Terkini Lainnya

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke