Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Kader Dukung Prabowo, Ketum PPP: Baru Gabung 7 Bulan, Baca AD/ART Saja Belum

Kompas.com - 03/01/2024, 20:06 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengatakan, sejumlah kader yang menyatakan sebagai "Pejuang PPP" dan mendukung pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran, baru tujuh bulan bergabung dengan PPP.

Menurut Mardiono, keanggotaan yang relatif masih singkat itu tidak bisa disebut sebagai "Pejuang PPP".

Terlebih, mereka belum membaca Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP secara lengkap.

"Mereka baru bergabung tujuh bulan, belum genap satu tahun. Jadi membaca AD/ART saja rupanya belum. Karena kalau membaca AD/ART, bahwa sebagai anggota majelis pertimbangan itu tugasnya adalah memberikan masukan-masukan kepada DPP," kata Mardiono di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Baca juga: Plt Ketum PPP Akan Pecat Kader yang Dukung Prabowo-Gibran

Mardiono lantas membandingkan pengalamannya selama puluhan tahun di partai tersebut. Karena menjadi senior, ia lalu dipilih menjadi Plt Ketua Umum untuk menakhodai partai.

"Mereka bergabung dengan PPP tujuh bulan, saya ini mengabdi di PPP ini 26 tahun. Sehingga hari ini saya diberi amanah untuk menakhodai PPP ini," ujar Mardiono.

"Bagaimana (bisa) orang 7 bulan membaca AD/ART saja tidak, tapi mengatasnamakan sebagai pejuang," imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya menganggap mereka sebagai penyusup organisasi. Pasalnya, mereka tidak memahami dan mengetahui organisasi, partai politik, maupun etika partai.

Oknum yang mengatasnamakan Pejuang PPP itu sudah dikeluarkan sebagai kader partai. Pihaknya sudah mencabut keanggotaan mereka yang mendukung Prabowo-Gibran.

"Jadi penyusupan itu di mana-mana pasti ada, jangankan di sebuah organisasi, ya. Kadang-kadang shalat Jumat di masjid saja ada yang mencuri sandal. Jadi tipe-tipe orang seperti itu di mana pun ada," jelasnya.

Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengatasnamakan mereka sebagai “Pejuang PPP” mendeklarasikan mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2024, Kamis (28/12/2023). Pejuang PPP itu digawangi oleh Witjaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP.KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengatasnamakan mereka sebagai “Pejuang PPP” mendeklarasikan mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2024, Kamis (28/12/2023). Pejuang PPP itu digawangi oleh Witjaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah kader PPP yang menyebut dirinya Pejuang PPP mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran.

Pejuang PPP itu digawangi oleh Witjaksono yang merupakan wakil ketua Majelis Pertimbangan PPP.

Baca juga: Dukung Prabowo-Gibran, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP Dicopot

“Kami memang konsolidasi, banyak aspirasi yang kami terima dari bawah. Jadi karena aspirasi banyak dari bawah, kami konsolidasi, akhirnya terjadi acara ini,” kata Witjaksono kepada awak media usai deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/12/2023).

Witjaksono mengaku sudah berkomunikasi dengan Plt Ketua Umum PPP Mardiono. Namun, ia enggan mengungkap respons dari Mardiono.

“Silakan dikonfirmasi sendiri ke beliau,” kata Witjaksono.

Witjaksono mengatakan, ia dan sejumlah kader PPP yang tergabung “Pejuang PPP” siap disanksi karena deklarasi ini.

Baca juga: Ketum PPP: Deklarasi Oknum Satpol PP Dukung Gibran Langgar Aturan, TPN Akan Sikapi

 


Diketahui, PPP merupakan partai pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Saya siap menerima segala sanksi apabila dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah,” kata Witjaksono.

“Kami dari Pejuang PPP insyaAllah akan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com