Ketum PPP: Deklarasi Oknum Satpol PP Dukung Gibran Langgar Aturan, TPN Akan Sikapi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono menilai bahwa belasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut yang menyatakan dukungan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka melanggar aturan netralitas aparat untuk Pemilu 2024.

Ia tak sepakat dengan pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Satpol PP Garut itu.

"Nah, kalau kemudian dia memberikan dukungan terhadap siapa pun, ya, itu berarti mereka tidak netral. Kalau mereka tidak netral, berarti mereka melanggar peraturan," kata Mardiono ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024) malam.

Baca juga: Satpol PP di Garut Dukung Gibran, Moeldoko Sebut Tidak Ada Pelanggaran

Mardiono pun meminta ada tindak lanjut dari pihak berwenang untuk mengusut aksi sejumlah anggota Satpol PP Garut tersebut.

Apalagi, ada mekanisme untuk menangani aparat yang tidak netral dalam Pemilu.

Ia turut menyinggung imbauan dari Menteri Dalam Negeri kepada aparatur sipil negara (ASN) ataupun pegawai negeri agar netral dalam Pemilu.

"Ya itu kan sudah diatur ya, itu kan sudah ada aturannya. Mereka harus netral, sebagaimana juga yang sering disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa pegawai negeri itu harus netral," ujar dia.

Mardiono mengatakan bahwa kasus deklarasi Satpol PP Garut untuk Gibran ini akan ditindaklanjuti oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

"Ya tentu nanti tim hukum (TPN) yang akan menyikapi semua ya," ujar mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini.

Baca juga: Kronologi Pengeroyokan Satpol PP di Menteng, Polisi: Korban Hendak Tutup Jalan untuk Car Free Night

Sebelumnya diberitakan, sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap terhadap cawapres nomor urut 2, Gibran, viral di media sosial.

Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran.

"Kami dari forum komunikasi bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka, terimakasih," kata salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukan foto Gibran.

Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari sepuluh orang anggota Satpol PP yang menyatakan dukungannya.

Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya.

Sementara itu, Moeldoko mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Satpol PP Garut yang menyatakan dukungan kepada Gibran.

Sebab, menurut Moeldoko, Satpol PP sebagai institusi belum mendapat posisi yang jelas dalam pemerintahan.

"Kalau menurut saya enggak (tidak ada pelanggaran). Ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN (Aparatur Sipil Negara) itu," ujar Moeldoko kepada wartawan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu.

"Maka ya wajar mereka bisa menyampaikan (dukungan) kepada siapa pun, mungkin kebetulan ada salah satu calon di situ ya disampaikan," katanya lagi.