Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Kompas.com - 21/05/2024, 19:51 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, menyebut nama-nama kader untuk disodorkan menjadi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak tepat saat ini.

Sebab, menurut dia, bisa jadi Prabowo tidak meminta nama-nama yang disodorkan partai tertentu.

"Kalau ada orang yang nyebut nama di partai-partai itu menurut saya kurang tepat. Sebab apa? Sebab bisa jadi nama yang disebut itu ternyata bukan bidang dia yang diminta," ujar Saleh saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Saleh menegaskan bahwa Prabowo yang akan meminta siapa-siapa yang akan menjadi menteri.

Baca juga: PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Dia lantas mengatakan, banyak partai yang menyodorkan nama kadernya untuk menjadi menteri, padahal bukan keahliannya di bidang itu.

Oleh dari itu, Saleh menebut, partai harus menunggu Prabowo meminta nama terlebih dahulu.

"Katakanlah PAN diminta kedokteran atau dokter, misalnya untuk jadi Menteri Kesehatan, ya tentu kita akan kerja keras nyarinya ini," kata Saleh.

"Tunggu dulu yang dimintanya presiden siapa, itu nanti akan dibahas oleh ketum (ketua umum) di tingkat internal, lalu nanti baru ditetapkan begitu. Itu yang wise, itu yang bijak," ujarnya lagi.

Baca juga: PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Lebih lanjut, Saleh mengatakan, tidak boleh ada kader partai yang menyebut sudah ada kepastian mengenai jatah menteri yang didapat.

Dia mengingatkan bahwa ada mekanisme yang digunakan setiap partai untuk mendorong kader-kader terbaiknya menjadi menteri.

"Meskipun tentu pastilah ketum akan membicarakan secara internal sebelum mengambil keputusan gitu, sama seperti presiden. Kalaupun dia punya hak prerogatif pastilah dia akan menceritakan hal itu kepada partai-partai koalisi pendukungnya, enggak mungkin langsung presiden tiba-tiba menetapkan secara sepihak, tidak mungkin," kata Saleh.

"Namanya berteman, kalau berteman pasti sharing. Kalau sharing itu apa? Sharing banyak hal. Bukan hanya pikiran saja, bukan hanya kesusahan saja, ya kan? Kebahagiaan, tantangan ke depan juga harus di-sharing untuk bersama-sama untuk kemajuan Indonesia," ujarnya lagi.

Baca juga: Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com