Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Kompas.com - 22/05/2024, 11:48 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait perpindahan 21.000 suara partai berlogo ka’bah itu ke Partai Garuda pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Penjelasan penolakan itu disampaikan Hakim MK Saldi Isra dalam sidang dismissal di ruang sidang utama MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Hakim mengatakan bahwa permohonan atau gugatan PPP tidak jelas atau kabur.

Baca juga: MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Pemohon mendalilkan terjadi pemindahan suara pemohon di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur I, Dapil Jawa Timur IV, Dapil Jawa Timur VI, dan Dapil Jawa Timur VIII.

Disebut ada perpindahan 21.812 suara ke Partai Garuda dalam empat dapil tersebut.

“Namun, tidak menguraikan secara jelas mengenai cara atau proses terjadinya pemindahan suara dimaksud,” kata Hakim Saldi.

Ia juga menyebut, petitum pemohan tidak saling bersesuaian.

“Dalam permohonannya, pemohon tidak menguraikan secara jelas dan detail bagaimana pengalihan suara tersebut dilakukan, di tingkat mana terjadinya pengalihan, siapa pihak atau orang yang mengalihkan suara, serta kapan pengalihan suara dilakukan,” ujar Hakim Saldi.

Baca juga: KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Dalam permohonan awal, MK menemukan adanya rumusan petitum kasus pertama dan kasus kedua yang bertentangan.

“Pertentangan demikian terjadi karena pada petitum kasus pertama, pemohon meminta penetapan jumlah perolehan suara, sementara pada petitum kasus kedua, pemohon meminta pemungutan suara ulang. Padahal, dapil pada kedua kasus tersebut sama atau setidaknya beririsan yaitu Dapil Jawa Timur IV,” kata Hakim Saldi.

“Akan tetapi, setelah pemohon menarik atau mencabut kasus kedua yaitu pengurangan suara caleg Lucita Izza Rafika di Dapil Jawa Timur IV, pertentangan antarpetitum demikian tidak lagi ada,” ucap Saldi.


Dengan pertimbangan hukum, MK pun menolak permohonan PPP karena termasuk dalam kategori permohonan kabur atau obscuur libel.

“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Hakim Ketua MK Suhartoyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Timwas DPR RI Imbau Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Segera Kembali ke Tanah Air

Timwas DPR RI Imbau Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Segera Kembali ke Tanah Air

Nasional
Soal Harun Masiku Bisa Tertangkap dalam Seminggu, Direktur Penyidikan KPK: Itu Motivasi Pimpinan agar Fokus

Soal Harun Masiku Bisa Tertangkap dalam Seminggu, Direktur Penyidikan KPK: Itu Motivasi Pimpinan agar Fokus

Nasional
Masalah Kesehatan Haji Carut-marut, Anggota DPR Ini Usulkan Pembentukan Pansus Haji

Masalah Kesehatan Haji Carut-marut, Anggota DPR Ini Usulkan Pembentukan Pansus Haji

Nasional
Jokowi: Dunia Menuju Neraka Iklim, Jangan Main-main Urusan Kekeringan

Jokowi: Dunia Menuju Neraka Iklim, Jangan Main-main Urusan Kekeringan

Nasional
Cek Fasilitas Jemaah Haji Indonesia di Armuzna, DPR Temukan Sejumlah Kekurangan

Cek Fasilitas Jemaah Haji Indonesia di Armuzna, DPR Temukan Sejumlah Kekurangan

Nasional
Timwas Haji DPR RI Soroti Kasur dan Kapasitas Tenda Jemaah di Arafah yang Terlalu Kecil

Timwas Haji DPR RI Soroti Kasur dan Kapasitas Tenda Jemaah di Arafah yang Terlalu Kecil

Nasional
KPK Sita Uang dan Aset Belasan Miliar Rupiah dari Tersangka Korupsi di DJKA

KPK Sita Uang dan Aset Belasan Miliar Rupiah dari Tersangka Korupsi di DJKA

Nasional
Soroti Terlambatnya Distribusi Kartu Nusuk, Timwas Haji DPR: Ini Problematika Besar

Soroti Terlambatnya Distribusi Kartu Nusuk, Timwas Haji DPR: Ini Problematika Besar

Nasional
Menlu Retno Minta Dukungan Finlandia untuk Pengakuan Palestina

Menlu Retno Minta Dukungan Finlandia untuk Pengakuan Palestina

Nasional
Inflasi Mei 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Inflasi Mei 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Nasional
Asops Panglima TNI Cek KRI Radjiman Wedyodiningrat-992 yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Asops Panglima TNI Cek KRI Radjiman Wedyodiningrat-992 yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Nasional
Bertemu Anies Baswedan, Fahira Idris Sampaikan Pesan dan Harapan dari Warga Jakarta

Bertemu Anies Baswedan, Fahira Idris Sampaikan Pesan dan Harapan dari Warga Jakarta

Nasional
Komnas Prediksi Laporan Adanya Jemaah Ilegal Kian Banyak Jelang Puncak Haji

Komnas Prediksi Laporan Adanya Jemaah Ilegal Kian Banyak Jelang Puncak Haji

Nasional
Jokowi Berikan 68 Sapi Kurban pada Idul Adha 2024

Jokowi Berikan 68 Sapi Kurban pada Idul Adha 2024

Nasional
Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi 'Online'

Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com