Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Buka Peluang Revisi Aturan HGU 190 Tahun di IKN

Kompas.com - 23/11/2023, 12:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD membuka peluang untuk merevisi ketentuan mengenai pemberian hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun yang tertuang dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN).

"Itu tentu saja bisa dievaluasi ulang, bisa dihitung ulang relevansinya dengan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Mahfud dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Mahfud menjelaskan, ketentuan HGU hingga 190 tahun itu dibuat untuk mempermudah masuknya investasi dalam proyek pembangunan IKN.

Baca juga: Anies Dulu Malu-malu Kritik IKN, Kini Keras Sebut Ibu Kota Baru Lahirkan Ketimpangan

Namun, dengan ketentuan tersebut, bukan berarti lahan bakal dimiliki sesukanya oleh para investor yang memegang HGU. Sebab, pemerintah akan mengevaluasi penggunaan HGU setiap dilakukan perpanjangan waktu.

"Memang itu akan berganti ke beberapa generasi, tapi kan sebenarnya setiap perpanjangan waktu itu kan biasanya diikuti dengan perpanjangan keterlibatan tenaga kerja pada generasi berikutnya," terang Mahfud.

Adapun dalam Pasal 16A UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN disebutkan, HGU di IKN diberikan dalam dua siklus. Siklus pertama, dalam jangka waktu paling lama 95 tahun.

Selanjutnya, HGU dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun. Namun pemberian izin HGU di siklus kedua ini tentu berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi tertentu.

Kemudian, pada bagian penjelasan UU IKN disebutkan, dalam setiap siklusnya, jangka waktu izin HGU di IKN diberikan dalam 3 tahapan.

Ketiga tahapan tersebut yaitu pemberian hak untuk jangka waktu paling lama 35 tahun, perpanjangan hak untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, dan pembaruan hak untuk jangka waktu paling lama 35 tahun.

Ketentuan mengenai HGU 190 tahun itu pun menuai kritik. Sekretaris Jeneral Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika menilai, HGU yang berdurasi nyaris dua abad untuk swasta itu mengkhianati konstitusi dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

Ketentuan tersebut mengamanatkan agar tanah negara dimanfaatkan untuk seluas-luasnya kepentingan rakyat.

Baca juga: Soal IKN, Anies: Bangun Kota di Tengah Hutan Timbulkan Ketimpangan Baru

KPA juga menilai, kebijakan tersebut menerabas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 terkait pemberian konsesi sekaligus di muka, bahwa pemberian hak atas tanah sekaligus di muka (pemberian hak, perpanjangan dan pembaruannya) berupa 95 tahun HGU, 80 tahun HGB dan 70 tahun hak pakai melanggar UUD 1945.

Kebijakan ini dianggap lebih buruk dibandingkan undang-undang agraria zaman kolonial (Agrarische Wet 1870) yang memberikan hak konsesi perkebunan kepada investor/perkebunan kolonial paling lama 75 tahun.

"Kebijakan dan praktik-praktik inkonstitusional agraria di atas disebabkan oleh implementasi ekonomi politik yang tidak lain dan tidak bukan mengabdi pada kapitalisme," kata Dewi dalam diskusi peringatan Hari Tani 2023 yang diselenggarakan KPA secara virtual, Minggu (24/9/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com