Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Kemiskinan di Jateng, Ganjar: Presiden Punya Kekuatan Lebih Besar

Kompas.com - 23/11/2023, 11:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan, jabatan sebagai presiden akan membuatnya punya kekuatan lebih besar untuk mengatasi persoalan kemiskinan.

Hal ini ia sampaikan menjawab pertanyaan mengenai rekam jejaknya dalam menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah ketika ia menjabat sebagai gubernur di provinsi tersebut.

"Kalau datanya diberikan kepada kita Pak, itu kita eksekusi semua Pak. Presiden punya kekuatan yang jauh lebih besar untuk meng-organize ini Pak, jauh lebih besar," kata Mahfud dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhamamdiyah Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Baca juga: Di Hadapan Ganjar-Mahfud, Ketum PP Muhammadiyah Titip Tak Ada Undang-Undang Dibuat Kilat

Awalnya, Ganjar menuturkan bahwa kebijakan satu data adalah kunci untuk menangani kemiskinan karena bantuan kepada masyarakat dapat disalurkan dengan lebih tepat sasaran.

Ia mengatakan, jika kebijakan satu data sudah tepat, maka penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih tersinkronisasi.

"Datanya harus pasti, orangnya pasti, dan ini diambil oleh negara. Mau pakai BLT boleh, mau jaminan sesuatu boleh," kata Ganjar.

Ia bercerita, suatu ketika ia pernah meminta agar boleh mengambil alih pendataan tetapi tidak diperbolehkan karena itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Baca juga: Ganjar: TPN Kumpulkan Barang Bukti untuk Laporkan Perangkat Desa ke Bawaslu

"Maka permintaan perbaikan data angka kemiskinan Pak, dikoreksi, diminta kades memperbaiki, diberikan pada kabupaten, kami verifikasi faktual, dan diberikan kepada pusat. Apa yang akan terjadi Pak? Bantuan berikutnya kembali kepada data awal," kata dia.

Selain soal kebijakan satu data, Ganjar juga memamerkan salah satu kebijakan yang ia buat untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah, yakni membangun sekolah gratis,

"Kami bangun sekolah namanya SMK Jateng Pak hanya untuk orang miskin. Tiga tahun kami investasi untuk mereka, tahun keempat sudah panen Pak dan mereka menjadi tulang punggung keluarga, pendidikan," kata Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com