Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko: Indonesia Alami Pertumbuhan

Kompas.com - 20/10/2023, 13:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pada Jumat (20/10/2023) tepat empat tahun kinerja Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurutnya, Indonesia berhasil melewati berbagai tantangan selama empat tahun ini.

"Hari ini, tepat empat tahun kepemimpinan (kabinet) Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dalam empat tahun pemerintahan mereka, Indonesia telah mengalami pertumbuhan," ujar Moeldoko dilansir dari siaran pers KSP, Jumat.

"Dan berhasil melewati berbagai tantangan. Termasuk, krisis akibat pandemi Covid-19," katanya lagi.

Baca juga: Proyek BTS 4G Tak Selesai, Johnny G Plate Minta Maaf ke Jokowi dan Masyarakat

Moeldoko mengatakan, Indonesia bukan hanya bertahan selama pandemi, tetapi juga telah mencapai kemajuan dan pembangunan yang signifikan.

Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf telah berhasil.

Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Jokowi–Ma’ruf, menurut Moeldoko, pertumbuhan ekonomi yang kuat.

"Yakni mencapai 5,3 persen. Pertumbuhan ini, didukung oleh kinerja ekspor yang kuat dan ekonomi domestik yang stabil," ujar Moeldoko.

“Di sektor fiskal, kita juga berhasil mengembalikan defisit anggaran di bawah tiga persen dengan cepat (tahun 2022),” katanya melanjutkan.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Kutuk Serangan Israel ke RS di Gaza

Mantan Panglima TNI itu juga mengatakan, Indonesia telah melakukan lompatan dalam peningkatan nilai ekspor hasil tambang melalui kebijakan hilirisasi.

Moeldoko mencontohkan ekspor nikel yang mengalami lonjakan dari 0,65 juta dollar AS pada 2017, menjadi 5,94 juta dolar AS.

Kemudian, capaian positif juga terjadi di sektor investasi. Moeldoko menyebut nilai investasi melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah, yakni mencapai Rp 1.207 triliun.

“Ini karena kita telah melakukan transformasi tata kelola investasi dengan menyederhanakan regulasi, reformasi birokrasi, dan efisiensi logistik,” katanya.

Baca juga: Daftar Cawapres ke KPU, Mahfud Klaim Sudah Dapat Surat Izin Jokowi

Tak hanya itu, Moeldoko mengungkapkan, pemerintah juga menjalankan komitmen untuk memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia, dengan memegang prinsip pembangunan Indonesia-Sentris.

Pembangunan desa juga digenjot agar jumlah desa tertinggal terus menurun.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com