Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko: Indonesia Alami Pertumbuhan

Kompas.com - 20/10/2023, 13:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pada Jumat (20/10/2023) tepat empat tahun kinerja Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurutnya, Indonesia berhasil melewati berbagai tantangan selama empat tahun ini.

"Hari ini, tepat empat tahun kepemimpinan (kabinet) Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dalam empat tahun pemerintahan mereka, Indonesia telah mengalami pertumbuhan," ujar Moeldoko dilansir dari siaran pers KSP, Jumat.

"Dan berhasil melewati berbagai tantangan. Termasuk, krisis akibat pandemi Covid-19," katanya lagi.

Baca juga: Proyek BTS 4G Tak Selesai, Johnny G Plate Minta Maaf ke Jokowi dan Masyarakat

Moeldoko mengatakan, Indonesia bukan hanya bertahan selama pandemi, tetapi juga telah mencapai kemajuan dan pembangunan yang signifikan.

Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf telah berhasil.

Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Jokowi–Ma’ruf, menurut Moeldoko, pertumbuhan ekonomi yang kuat.

"Yakni mencapai 5,3 persen. Pertumbuhan ini, didukung oleh kinerja ekspor yang kuat dan ekonomi domestik yang stabil," ujar Moeldoko.

“Di sektor fiskal, kita juga berhasil mengembalikan defisit anggaran di bawah tiga persen dengan cepat (tahun 2022),” katanya melanjutkan.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Kutuk Serangan Israel ke RS di Gaza

Mantan Panglima TNI itu juga mengatakan, Indonesia telah melakukan lompatan dalam peningkatan nilai ekspor hasil tambang melalui kebijakan hilirisasi.

Moeldoko mencontohkan ekspor nikel yang mengalami lonjakan dari 0,65 juta dollar AS pada 2017, menjadi 5,94 juta dolar AS.

Kemudian, capaian positif juga terjadi di sektor investasi. Moeldoko menyebut nilai investasi melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah, yakni mencapai Rp 1.207 triliun.

“Ini karena kita telah melakukan transformasi tata kelola investasi dengan menyederhanakan regulasi, reformasi birokrasi, dan efisiensi logistik,” katanya.

Baca juga: Daftar Cawapres ke KPU, Mahfud Klaim Sudah Dapat Surat Izin Jokowi

Tak hanya itu, Moeldoko mengungkapkan, pemerintah juga menjalankan komitmen untuk memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia, dengan memegang prinsip pembangunan Indonesia-Sentris.

Pembangunan desa juga digenjot agar jumlah desa tertinggal terus menurun.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com