Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko: Indonesia Alami Pertumbuhan

Kompas.com - 20/10/2023, 13:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

"Penurunannya sangat signifikan, dari 17.626 desa menjadi 6.749 desa,” jelasnya.

Terkait dengan penciptaan lapangan kerja, Moeldoko menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan iklim investasi, dan mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mencetak tenaga-tenaga kerja unggul.

Baca juga: Golkar Undang Jokowi dan Semua Ketum Parpol Pengusung Prabowo ke Puncak HUT Ke-59

Lebih lanjut, di arena global, Indonesia dikatakan telah kembali menjadi pemain utama dalam diplomasi dunia.

Indeks pengaruh diplomasi Indonesia diklaim melonjak pesat, bahkan melampaui Singapura.

“Kemampuan diplomasi Indonesia di tengah situasi dunia yang kompleks telah diakui sebagai kontributor perdamaian global,” ujar Moeldoko.

Moeldoko pun memastikan empat tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi Indonesia.

Baca juga: Jokowi Berpotensi Crash Landing jika Gibran Tetap Didorong Jadi Cawapres

Oleh karena itu, Moeldoko meyakini cita-cita menuju Indonesia Emas pada 2045 bisa tercapai.

“Berbagai capaian ini memberikan kita optimisme cita-cita menuju Indonesia Emas bisa dicapai,” tuturnya.

Moeldoko lantas mengatakan, pemerintah akan meluncurkan secara resmi soal capaian Kinerja Pemerintah 2023 dalam bentuk buku.

Peluncuran nantinya digelar pada 24 Oktober 2023 dan dihadiri oleh dirinya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, serta Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

Baca juga: Jokowi Ingin Sinergikan Pembangunan IKN dengan Strategi yang Diinisiasi China

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com