Jokowi Teken Perpres 49/2023, Tegaskan Keberadaan Gugus Tugas Pencegahan TPPO

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada 10 Agustus 2023.

Dilansir dari salinan Perpres yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, ada sejumlah ketentuan perubahan dalam aturan baru ini.

Pertama, pimpinan Gugus Tugas TPPO pusat terdiri dari :

• Ketua I: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
• Ketua II: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
• Ketua Harian: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Baca juga: 2 Bulan Satgas TPPO Dibentuk, Polri Tangkap 898 Tersangka dan Selamatkan 2.287 Korban

Anggota:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Luar Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Agama
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Menteri Perhubungan
8. Menteri Ketenagakerjaan
9. Menteri Sosial
10. Menteri Kesehatan
11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
13. Menteri Komunikasi dan Informatika
14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
15. Menteri Pemuda dan Olahraga
16. Menteri Kelautan dan Perikanan
17. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
18. Panglima Tentara Nasional Indonesia
19. Kepala Badan Intelijen Negara
20. Jaksa Agung Republik Indonesia
21. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
22. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
23. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
24. Kepala Badan Keamanan Laut

Baca juga: Polri Tangkap 878 Tersangka TPPO Periode 5 Juni-1 Agustus 2023

Kedua, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas TPPO Pusat diperbantukan unit kerja sekretariat.

Sekretariat dilaksanakan secara ex-officio oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ditetapkan oleh Kapolri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, sekretariat tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Pusat dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepolri.

Tugas sekretariat memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Pusat.

Baca juga: Polri Ungkap Modus TPPO, Tawarkan Kerja Bergaji Besar hingga Kontrak Berbahasa Mandarin

Ketiga, anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui bagian anggaran Polri.

Kementerian atau lembaga dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi melalui perangkat daerah terkait

Sementara itu, untuk anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota melalui perangkat daerah terkait.

Sumber pendanaan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang selain berasal dari APBN serta APBD dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Kemenko Polhukam Sebut Ada 1.262 Pekerja Migran Korban TPPO dalam 2 Tahun Terakhir