Konflik Memanas, Mahasiswa Papua Desak Pemerintah Lakukan Dialog Damai

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Mahasiswa Papua di Jakarta, Depok, dan Bekasi (Jadebek) mendesak agar pemerintah bisa melakukan dialog damai terkait memanasnya situasi konflik bersenjata di Papua.

"Negara segera melakukan dialog damai untuk menyelesaikan konflik Papua," ujar Koordinator Himpunan Mahasiswa Papua Rudy Kogoya kepada Kompas.com, Kamis (20/4/2023).

Rudy juga mendesak agar pemerintah menghentikan pengiriman personel TNI ke tanah Papua agar konflik bersenjata bisa dihindari.

"Hentikan mendropan militer di tanah Papua, tarik militer organik dan non-organik dari wilayah konflik," ujar dia.

Baca juga: Konflik Papua Memanas, Komnas HAM Harap Bisa Diatasi Tanpa Korban Jiwa Lagi

Di sisi lain, Rudy juga menyoroti isu terkait kriminalisasi yang dilakukan oleh militer kepada masyarakat sipil Papua.

Dia menyebut, dampak pembebasan sandera pilot Susi Air Philip Marthen berimbas pada kriminalisasi masyarakat sipil di Papua.

"Dampak daripada upaya pembebasan sandera oleh TPNPB itu kemudian berimbas kepada kriminalisasi dan penyiksaan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat sipil yang disinyalir masih berusia pelajar kejadiannya berlokasi di distrik Kuyawage Lanny Jaya," kata dia.

Setidaknya, ada delapan warga sipil yang diketahui Rudy mengalami kriminalisasi. Lima di antaranya masih berusia belasan tahun.

Untuk itu, mereka mendesak agar presiden Joko Widodo membentuk tim investigasi terkait isu kriminalisasi tersebut.

"Negara segera bentuk tim investigasi independen untuk mencari fakta lapangan terkait penyiksaan terhadap masyarakat sipil di Papua," ucap dia.

Baca juga: Pengamat: TNI Harus Perhitungkan secara Matang Status Siaga Tempur di Papua

Konflik Papua memanas setelah empat prajurit TNI gugur dalam operasi penyelamatan Kapten Philip di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan.

Akibat peristiwa itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga, Papua menjadi siaga tempur.

"Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach dari awal saya sudah dampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur," kata Panglima di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023).