Operasi Siaga Tempur di Papua Dinilai Berisiko Timbulkan Banyak Korban, Berpotensi Langgar HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia menyayangkan keputusan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi militer di wilayah konflik Papua menjadi siaga tempur untuk menindak kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, status tersebut bisa berdampak besar pada keselamatan warga sipil.

“Pemberlakuan siaga tempur ini meningkatkan risiko keselamatan warga sipil di sana dan juga pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mehrtens, yang masih disandera kelompok pro-kemerdekaan pimpinan Egianus Kogoya. Potensi pelanggaran HAM dengan korban jiwa juga makin besar,” kata Usman dalam keterangan tertulis, Rabu (19/4/2023).

Baca juga: Di Balik Langkah Panglima TNI Tingkatkan Status Operasi Lawan KKB Jadi Siaga Tempur...

Menurut Usman, status siaga tempur berisiko memunculkan eskalasi kekerasan di Papua. Padahal, kondisi HAM di Bumi Cenderawasih sudah sangat mengkhawatirkan.

Amnesty International mencatat, dalam lima tahun terakhir setidaknya 179 warga meninggal akibat puluhan kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok pro-kemerdekaan Papua.

Merujuk pada insiden kekerasan di Papua empat tahun belakangan, korban tidak hanya warga sipil, tetapi juga dari kalangan aparat keamanan.

Usman menilai, selama puluhan tahun TNI menerapkan pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik di Papua, selama itu pula korban terus berjatuhan.

Baca juga: KKB Serang Prajurit TNI, Panglima: Kalau Dibalas Operasi Humanis, Ya Habis Kita

Menurutnya, pendekatan keamanan terbukti tidak menyelesaikan kekerasan di Papua. Namun, negara tak belajar dari pengalaman ini.

“Kami menyayangkan keputusan Panglima TNI yang menaikkan status operasi TNI menjadi siaga tempur,” ujar Usman.

Dengan sejumlah pertimbangan tersebut, Amnesty International menyerukan agar aparat keamanan segera menghentikan operasi militer dengan status siaga tempur di wilayah konflik Papua.

TNI diminta mengedepankan pendekatan dialog dengan pihak-pihak terkait untuk mencegah potensi pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang lebih besar.

“Kami juga mendesak agar proses pembebasan sandera (pilot Susi Air) dilakukan tanpa menimbulkan korban sipil,” tutur Usman.

Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi militer di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, menjadi siaga tempur.

Langkah ini menyusul penyerangan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap sejumlah prajurit TNI dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, baru-baru ini.

“Kita tetap melaksanakan operasi penegakan hukum dengan soft approach tetap kita mendahulukan itu, dari awal saya sampaikan itu. Tapi tentunya dengan kondisi yang seperti ini, khususnya di daerah tertentu, kita ubah menjadi operasi siaga tempur,” kata Yudo dalam konferensi pers di Lanud Yohanis Kapiyau Timika, Papua Tengah, Selasa (18/4/2023).