Amnesty International Desak TNI Hentikan Operasi Siaga Tempur di Papua, Utamakan Dialog

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia mendesak Panglima TNI menghentikan operasi militer dengan status siaga tempur di wilayah konflik Papua.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendorong aparat keamanan mengutamakan upaya damai untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, yang disandera oleh teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) sejak dua bulan lalu.

“Kami menyerukan agar aparat keamanan segera menghentikan operasi militer dengan status siaga tempur TNI, mengedepankan pendekatan dialog dengan kelompok pro-kemerdekaan dan pihak-pihak terkait,” kata Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2023).

Baca juga: Ketika Panglima TNI Tetapkan Status Siaga Tempur dalam Upaya Penyelamatan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Usman mengatakan, selama puluhan tahun TNI menerapkan pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik di Papua, selama itu pula korban terus berjatuhan.

Menurutnya, pendekatan keamanan terbukti tidak menyelesaikan kekerasan di Papua. Namun, negara tak belajar dari pengalaman ini.

Status siaga tempur dinilai sebagai keputusan yang berdampak besar. Status ini dinilai meningkatkan risiko keselamatan Kapten Philip dan warga sipil di Papua.

“Secara otomatis, status ini pun berisiko menimbulkan eskalasi kekerasan di Papua,” ujar Usman.

Baca juga: Panglima TNI Tingkatkan Status Operasi Pembebasan Pilot Susi Air Jadi Siaga Tempur

Usman mengingatkan bahwa kondisi HAM di Papua sudah sangat mengkhawatirkan. Amnesty International Indonesia mencatat, dalam lima tahun terakhir, setidaknya 179 warga meninggal dalam puluhan kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok pro-kemerdekaan Papua.

Merujuk pada insiden kekerasan di Papua empat tahun belakangan, korban tidak hanya dari kalangan sipil, tetapi juga dari aparat keamanan.

Oleh karenanya, Amenesty International Indonesia menyayangkan langkah Panglima TNI meningkatkan status operasi militer di wilayah konflik Papua menjadi siaga tempur.

Untuk mencegah potensi pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang lebih besar, TNI diharapkan segera menghentikan status tersebut.

“Kami juga mendesak agar proses pembebasan sandera (pilot Susi Air) dilakukan tanpa menimbulkan korban sipil,” tutur Usman.

Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi militer di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, menjadi siaga tempur.

Langkah ini menyusul penyerangan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap sejumlah prajurit TNI dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, baru-baru ini.

“Kita tetap melaksanakan operasi penegakan hukum dengan soft approach tetap kita mendahulukan itu, dari awal saya sampaikan itu. Tapi tentunya dengan kondisi yang seperti ini, khususnya di daerah tertentu, kita ubah menjadi operasi siaga tempur,” kata Yudo dalam konferensi pers di Lanud Yohanis Kapiyau Timika, Papua Tengah, Selasa (18/4/2023).