Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Soal Insiden Penembakan di Nduga, Anggota Komisi I Minta TNI dan Polri Lebih Berhati-hati

Kompas.com - 17/04/2023, 18:49 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yan Permenas Mandenas mengingatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk berhati-hati dalam menyisir permukiman warga terkait insiden penembakan di Mugi, Nduga, Papua pada Sabtu (15/4/2023).

Dia mengatakan, penyisiran boleh saja dilakukan, tetapi harus mempunyai target dan sasaran yang jelas.

Kemudian, jika TNI atau Polri menemukan simbol Papua Merdeka di permukiman warga selama melakukan penyisiran, hendaknya ditindaklanjuti melalui jalur hukum, bukan aksi kekerasan.

“Itu akan lebih elegan, ketimbang kita menyiksa masyarakat dan menunjukkan kepada publik dengan berbagai macam tindak kejahatan. Itu kurang etis juga,” katanya melansir dpr.go.id, Senin (17/4/2023).

Yan menegaskan, masyarakat sipil tidak boleh dikorbankan selama pengejaran Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Baca juga: Soal Penembakan KKB di Nduga, Kapolri Kerahkan Personel Lakukan Penegakan Hukum

Oleh karenanya, dia mengingatkan aparat TNI dan Polri untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ketika melakukan penyisiran.

“Sebab, saya melihat ada rakyat sipil juga yang dikorbankan dari kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri di Kabupaten Nduga,” ungkapnya.

Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) itu juga mengaku paham, baik TNI dan Polri, ingin memutuskan mata rantai KKB Papua.

Namun, dia berharap TNI dan Polri menggunakan strategi-strategi yang tidak berlandaskan pada ego semata.

Sebab, kata Yan, konflik di Papua tidak bisa hanya selesai di tingkat akar rumput saja, melainkan semua elemen negara Indonesia perlu dilibatkan.

Baca juga: Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Panglima TNI: Bupati Nduga Minta Kami Ngerem

“Kita sama-sama ingin Papua aman dan damai, (yang) ditangani bukan hanya di tingkat grassroot saja tapi juga sesuai dengan cluster kelompok masyarakatnya,” ungkapnya.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Papua itu pun meminta semua elemen lembaga dan institusi negara ini meninggalkan egonya.

“Kemudian, mari kita bersama-sama duduk dan mencari solusi untuk mengakhiri konflik di Papua,” ujarnya.

Menyikapi suasana penuh kekalutan, Yan juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas tewasnya prajurit Yonif 321/GT Pratu Miftahul Arifin saat menjalankan tugas.

Pada saat yang sama, dia tidak ingin kejadian ini menciptakan konflik yang menimbulkan dendam mendalam berkepanjangan.

Baca juga: Kronologi Pratu Arifin Gugur Usai Ditembak KKB di Nduga, Korban Terjatuh ke Jurang

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com