Kontras Dorong Komnas HAM Koordinasi dengan Kejati agar Kasus Fatia-Haris Tak Naik ke Persidangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendorong agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bisa berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar kasus Fatia-Haris tak naik ke pengadilan.

Hal itu diungkapkan peneliti Kontras Tioria Pretty terkait kasus yang membelit Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar.

"Sebenarnya untuk kasus Fatia-Haris, kita masih tetap mendorong Komnas HAM untuk berkoordinasi sama Jaksa, dan Komnas HAM juga mau ngasih keterangan kepada Jaksa supaya ini kasus tidak dinaikan lagi," ujar Pretty saat ditemui di Kantor Kontras, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (24/3/2023).

Pretty mengatakan, desakan itu perlu dilakukan karena kedua pembela HAM ini dikriminalisasi atas upaya pembelaan HAM di tanah Papua.

Baca juga: Berkaca dari Kasus Haris Azhar dan Fatia, Kontras Desak Pasal Perlindungan Pembela HAM Masuk UU

Sedangkan dari Kontras sendiri, kata Pretty, tetap mempersiapkan diri jika kasus tersebut akhirnya harus berjalan di persidangan.

"Sembari itu juga dijalankan, kita juga persiapan kalau seandainya ini harus masuk dalam proses persidangan. Kalau kasus normal P21, paling 2-3 minggu disidang," ucap dia.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya telah menetapkan Haris dan Fatia sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut sejak 19 Maret 2022.

Perkara ini berawal dari percakapan antara Haris dan Fatia dalam video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam" yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar.

Dalam video tersebut, keduanya menyebut Luhut "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya Papua.

Baca juga: Belajar Dari Kasus Haris-Fatia, Undang-Undang Belum Lindungi Para Pembela HAM

Dalam laporan YLBHI dkk, ada empat perusahaan di Intan Jaya yang diduga terlibat dalam bisnis tersebut, yakni PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan).

Dua dari empat perusahaan itu, yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ), adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer atau polisi, termasuk Luhut.

Setidaknya, ada tiga nama aparat yang terhubung dengan PT MQ. Mereka adalah purnawirawan polisi Rudiard Tampubolon, purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Luhut.

Luhut sempat membantah tudingan itu dan melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia agar mereka meminta maaf.

Baca juga: Berkas Haris-Fatia P21, Luhut: Kalau Kau Salah, Harus Siap Menghadapi Pengadilan 

Namun, permintaan itu tidak dipenuhi sehingga Luhut memutuskan melaporkan Haris dan Fatia ke polisi pada 22 September 2021.

Luhut mengatakan, d miaemutuskan untuk lapor polisi karena pernyataan Haris dan Fatia ia nilai sudah menyinggung nama baiknya dan keluarga.

"Ya karena (Haris dan Fatia) sudah dua kali (disomasi) tidak mau minta maaf, saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak, cucu saya," kata Luhut saat itu.