Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/03/2023, 07:15 WIB
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi partai politik (parpol) pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) telah resmi terbentuk.

Pengumumannya disampaikan oleh tim kecil yang berisi perwakilan Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta tim Anies sendiri.

Nota kesepakatan pembentukan koalisi telah ditandatangani oleh ketua umum ketiga parpol, dan ditunjukan pada publik di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

“Dengan ditandatanganinya piagam ini, Koalisi Perubahan untuk persatuan resmi terbentuk,” ujar Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretarisat Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan detail penandatangan masing-masing parpol.

Baca juga: Sudirman Said Sebut Tokoh NU Layak Jadi Cawapres Anies, tapi...

Ia menjelaskan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menandatangani nota kesepakatan pada 1 Maret 2023.

Berlanjut penandatangan yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 2 Maret 2023.

Terakhir, nota kesepakatan diteken oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu, 22 Maret 2023.

Deklarasi besar tunggu cawapres

Willy mengungkapkan deklarasi besar belum dilakukan karena menunggu penunjukan figur calon wakil presiden (cawapres).

Prosesnya, lanjut dia, akan mendengarkan aspirasi publik, dan masukan dari berbagai tokoh bangsa.

“Kita sedang mematangkan, dalam hemat kami, deklarasi akan dilakukan setelah kami melakukan salam aspirasi, komunikasi, dialog, sowan dengan banyak tokoh-tokoh untuk mendapatkan nama cawapres,” tutur dia.

Baca juga: Tak Ragu Hadapi Koalisi Gendut, Nasdem: Pak Jokowi pada 2014 Koalisinya Juga Lebih Kurus

“Dalam hemat kami, kami akan melakukan deklarasi ketika sudah dwi tunggal (capres-cawapres terpilih),” sambungnya.

Anies minta bantuan tim delapan tentukan cawapres

Perwakilan Anies, Sudirman Said mengungkapkan Anies meminta bantuan Tim Delapan dalam KPP untuk mencari cawapres.

Tim Delapan terdiri dari perwakilan parpol dan tim Anies.

“Pada Rabu Kliwon, tanggal 15 Maret 2023, capres Pak Anies telah memutuskan untuk menugaskan tim delapan, tim kecil ini untuk membantu beliau dalam memfinalkan pilihan-pilihan dari calon wakil presiden,” papar Sudirman.

Adapun anggota dari Tim Delapan adalah, pertama, Partai Nasdem diwakili oleh Sugeng Suparwoto, dan Willy Aditya yang menjabat sebagai Ketua DPP Partai Nasdem.

Kedua, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman, dan Ketua DPP Al-Muzammil Yusuf.

Baca juga: Deklarasi Besar Koalisi Perubahan Menunggu Disepakatinya Figur Cawapres

Sementara itu, Partai Demokrat diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Teuku Riefky Harsya, dan Iftitah Sulaiman Suryanegara.

Kemudian perwakilan Anis adalah Sudirman Said, dan Dadang Dirgantara.

Ajak parpol lain bergabung

Willy menawarkan parpol lain yang gagal membangun kesepakatan dengan koalisinya saat ini untuk bergabung.

“Kalau toh ada tetangga yang tidak mencapai kesepakatan, kenapa kita tidak bersama-sama?” kata dia.

Ia memaparkan poin nota kesepakatan pun sangat mungkin ditambah jika ada anggota baru KPP.

Sementara itu, saat ini Nasdem memilih untuk bersabar sambil memberikan tawaran pada parpol baru.

“Kita melihat ini dibutuhkan kesabaran tingkat dewa untuk kemudian bisa mendapatkan rezeki anak soleh tadi,” pungkas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Nasional
Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Nasional
PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

Nasional
Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Nasional
Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com