Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/03/2023, 06:26 WIB
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tak ragu menghadapi koalisi besar sebagai tandingan.

Ia menceritakan, Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 malah didukung koalisi dengan postur yang lebih kecil.

Kala itu, mulanya Jokowi hanya didukung oleh PDI-P, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hanura.

“Kita tidak boleh pesimis, bahkan Pak Jokowi ketika menjadi Presiden awal 2014 itu kan koalisinya lebih kurus dari sebelah,” ujar Willy di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Ia menyatakan Nasdem sudah memiliki pengalaman dan berbagai strategi memenangkan capres dengan dukungan yang terbatas.

Baca juga: Sudirman Said Sebut Tokoh NU Layak Jadi Cawapres Anies, tapi...

Maka, Willy tak khawatir jika akhirnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, KPP yang mengusung Anies sebagai calon presiden (capres) berhadapan dengan koalisi besar.

“Jadi kita memiliki banyak referensi untuk kemudian memenangkan ini, dan bertarung dalam kontestasi,” sebut dia.

Di sisi lain, ia tak menutup peluang bahwa KPP yang justru akan memiliki banyak dukungan.

Sebab pada akhirnya Anies memiliki daya tarik dan peluang kemenangan yang besar.

“Magnet utamanya capres pasti Anies Baswedan tentu orang secara sosiologis lebih condong posisinya ke mana yang potensi menangnya lebih besar,” imbuh dia.

Baca juga: Isi Lengkap Piagam Kerja Sama Koalisi Pengusung Anies Baswedan

Diketahui selain KPP, saat ini koalisi parpol yang sudah terbentuk adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diisi oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kemudian Koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Nasional
Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Nasional
PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

Nasional
Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Nasional
Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com