Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus Gerindra: Kita Di-"bully" Gara-gara Anggaran Kalender

Kompas.com - 29/08/2022, 16:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa anggaran pencetakan kalender DPR sebesar Rp 955 juta telah mempengaruhi nama baik dewan.

Ia pun meminta agar Sekretariat DPR segera menindaklanjuti sorotan masyarakat mengenai hal ini.

"Ini keluhan kami, sekjen MPR dan tadinya sekjen DPR, tapi sekjen DPR enggak dibahas di sini, mulai dari soal kalender, soal gorden, soal pengecatan gedung dan lain sebagainya," kata Habiburokhman dalam rapat kerja Komisi III, Senin (29/8/2022).

Baca juga: DPR RI Anggarkan Rp 955 Juta dari APBN untuk Cetak Kalender

"Maksud saya poinnya, kerja bapak-bapak itu memengaruhi kami, memengaruhi nama baik kami, mohon ditindaklajuti dengan maksimal," sambungnya.

Menanggapi keluhan politikus Partai Gerindra itu, Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir meminta agar Habiburokhman menyampaikan hal itu kepada anggota Komisi III lainnya yang bertugas di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

"Kalau DPR bisa titip kawan-kawan kita di BURT, ketuanya pak Agung (Agung Budi Santoso), wakilnya pak Dim (Achmad Dimyati Natakusumah)," ucap Adies.

Baca juga: Perwakilan Komisi V DPR Temui Massa Aksi, Barisan Pengemudi Ojol Membubarkan Diri

Habiburokhman pun kembali berbicara dan mengingatkan bahwa akibat perencanaan pengadaan kalender hingga gorden, anggota Dewan menjadi bahan bulan-bulanan masyarakat.

Padahal, menurut dia, hal tersebut tidak menjadi urusan dari anggota Dewan.

"Siap ketua, kita dibully gara-gara, sesuatu yang bukan urusan kita," tutur Waketum Gerindra itu.

Menanggapi masukan tersebut, Adies Kadir mengatakan hal itu akan ditindaklanjuti olehnya sebagai pimpinan Komisi III.

Baca juga: Setelah Pengemudi Ojol, Giliran Massa HMI Demo di Depan DPR/MPR, Tolak Kenaikan BBM

Ia menyarankan agar dilakukan rapat internal yang membahas perencanaan pengadaan kalender hingga gorden. Adapun rapat tersebut akan dilakukan oleh Komisi III dengan pimpinan BURT yang ada di Komisi III.

"Segala macam (BURT) kan di sini semua. Jangan sampai pak Habiburokhman kawan kita di komisi 3 itu dibully gara-gara gorden ya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, DPR menganggarkan Rp 955 juta untuk mencetak kalender. Adapun anggaran itu berasal dari APBN 2022.

Dikutip dari situs lpse.dpr.go.id, Minggu (28/8/2022), nama dari tender ini adalah 'Pencetakan Kalender DPR RI'. Kode tendernya ialah 739087.

Baca juga: Ditemui Perwakilan Komisi V DPR RI, Pengemudi Ojol: Kami Butuh Bukti, Bukan Janji

Tender pencetakan kalender ini telah dibuat pada 23 Agustus 2022. Saat ini, tahap tender telah mencapai pengumuman pascakualifikasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com