Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus Gerindra: Kita Di-"bully" Gara-gara Anggaran Kalender

Kompas.com - 29/08/2022, 16:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa anggaran pencetakan kalender DPR sebesar Rp 955 juta telah mempengaruhi nama baik dewan.

Ia pun meminta agar Sekretariat DPR segera menindaklanjuti sorotan masyarakat mengenai hal ini.

"Ini keluhan kami, sekjen MPR dan tadinya sekjen DPR, tapi sekjen DPR enggak dibahas di sini, mulai dari soal kalender, soal gorden, soal pengecatan gedung dan lain sebagainya," kata Habiburokhman dalam rapat kerja Komisi III, Senin (29/8/2022).

Baca juga: DPR RI Anggarkan Rp 955 Juta dari APBN untuk Cetak Kalender

"Maksud saya poinnya, kerja bapak-bapak itu memengaruhi kami, memengaruhi nama baik kami, mohon ditindaklajuti dengan maksimal," sambungnya.

Menanggapi keluhan politikus Partai Gerindra itu, Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir meminta agar Habiburokhman menyampaikan hal itu kepada anggota Komisi III lainnya yang bertugas di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

"Kalau DPR bisa titip kawan-kawan kita di BURT, ketuanya pak Agung (Agung Budi Santoso), wakilnya pak Dim (Achmad Dimyati Natakusumah)," ucap Adies.

Baca juga: Perwakilan Komisi V DPR Temui Massa Aksi, Barisan Pengemudi Ojol Membubarkan Diri

Habiburokhman pun kembali berbicara dan mengingatkan bahwa akibat perencanaan pengadaan kalender hingga gorden, anggota Dewan menjadi bahan bulan-bulanan masyarakat.

Padahal, menurut dia, hal tersebut tidak menjadi urusan dari anggota Dewan.

"Siap ketua, kita dibully gara-gara, sesuatu yang bukan urusan kita," tutur Waketum Gerindra itu.

Menanggapi masukan tersebut, Adies Kadir mengatakan hal itu akan ditindaklanjuti olehnya sebagai pimpinan Komisi III.

Baca juga: Setelah Pengemudi Ojol, Giliran Massa HMI Demo di Depan DPR/MPR, Tolak Kenaikan BBM

Ia menyarankan agar dilakukan rapat internal yang membahas perencanaan pengadaan kalender hingga gorden. Adapun rapat tersebut akan dilakukan oleh Komisi III dengan pimpinan BURT yang ada di Komisi III.

"Segala macam (BURT) kan di sini semua. Jangan sampai pak Habiburokhman kawan kita di komisi 3 itu dibully gara-gara gorden ya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, DPR menganggarkan Rp 955 juta untuk mencetak kalender. Adapun anggaran itu berasal dari APBN 2022.

Dikutip dari situs lpse.dpr.go.id, Minggu (28/8/2022), nama dari tender ini adalah 'Pencetakan Kalender DPR RI'. Kode tendernya ialah 739087.

Baca juga: Ditemui Perwakilan Komisi V DPR RI, Pengemudi Ojol: Kami Butuh Bukti, Bukan Janji

Tender pencetakan kalender ini telah dibuat pada 23 Agustus 2022. Saat ini, tahap tender telah mencapai pengumuman pascakualifikasi.

Adapun pengadaan barang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR. Anggarannya tertulis mencapai Rp 955 juta.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 955.737.000. Nilai HPS paket Rp 901.875.000," tulis situs tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan lebih lanjut dari Sekjen DPR Indra Iskandar. Kompas.com telah berupaya menghubungi yang bersangkutan tapi tak ada respons.

Pengadaan gorden

Jauh sebelum pengadaan kalender, DPR juga pernah menjadi sorotan karena pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan.

Pengadaan gorden itu anggarannya mencapai angka puluhan miliar rupiah.

Baca juga: Demo di DPR, Massa Ojol Soraki Rekan yang Masih Narik: Woy, Enggak Tahu Malu!

Pemenang tender pengadaan gorden itu telah diumumkan.

Pemenangnya adalah perusahaan yang justru menawarkan harga tertinggi, yaitu sebesar Rp 43,5 miliar. Adapun perusahaan itu bernama PT Bertiga Mitra Solusi.

Kemenangan PT Bertiga Mitra Solusi yang mengajukan harga tertinggi ini juga menuai kritik publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com