Salin Artikel

Politikus Gerindra: Kita Di-"bully" Gara-gara Anggaran Kalender

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa anggaran pencetakan kalender DPR sebesar Rp 955 juta telah mempengaruhi nama baik dewan.

Ia pun meminta agar Sekretariat DPR segera menindaklanjuti sorotan masyarakat mengenai hal ini.

"Ini keluhan kami, sekjen MPR dan tadinya sekjen DPR, tapi sekjen DPR enggak dibahas di sini, mulai dari soal kalender, soal gorden, soal pengecatan gedung dan lain sebagainya," kata Habiburokhman dalam rapat kerja Komisi III, Senin (29/8/2022).

"Maksud saya poinnya, kerja bapak-bapak itu memengaruhi kami, memengaruhi nama baik kami, mohon ditindaklajuti dengan maksimal," sambungnya.

Menanggapi keluhan politikus Partai Gerindra itu, Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir meminta agar Habiburokhman menyampaikan hal itu kepada anggota Komisi III lainnya yang bertugas di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

"Kalau DPR bisa titip kawan-kawan kita di BURT, ketuanya pak Agung (Agung Budi Santoso), wakilnya pak Dim (Achmad Dimyati Natakusumah)," ucap Adies.

Habiburokhman pun kembali berbicara dan mengingatkan bahwa akibat perencanaan pengadaan kalender hingga gorden, anggota Dewan menjadi bahan bulan-bulanan masyarakat.

Padahal, menurut dia, hal tersebut tidak menjadi urusan dari anggota Dewan.

"Siap ketua, kita dibully gara-gara, sesuatu yang bukan urusan kita," tutur Waketum Gerindra itu.

Menanggapi masukan tersebut, Adies Kadir mengatakan hal itu akan ditindaklanjuti olehnya sebagai pimpinan Komisi III.

Ia menyarankan agar dilakukan rapat internal yang membahas perencanaan pengadaan kalender hingga gorden. Adapun rapat tersebut akan dilakukan oleh Komisi III dengan pimpinan BURT yang ada di Komisi III.

"Segala macam (BURT) kan di sini semua. Jangan sampai pak Habiburokhman kawan kita di komisi 3 itu dibully gara-gara gorden ya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, DPR menganggarkan Rp 955 juta untuk mencetak kalender. Adapun anggaran itu berasal dari APBN 2022.

Dikutip dari situs lpse.dpr.go.id, Minggu (28/8/2022), nama dari tender ini adalah 'Pencetakan Kalender DPR RI'. Kode tendernya ialah 739087.

Tender pencetakan kalender ini telah dibuat pada 23 Agustus 2022. Saat ini, tahap tender telah mencapai pengumuman pascakualifikasi.

Adapun pengadaan barang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR. Anggarannya tertulis mencapai Rp 955 juta.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 955.737.000. Nilai HPS paket Rp 901.875.000," tulis situs tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan lebih lanjut dari Sekjen DPR Indra Iskandar. Kompas.com telah berupaya menghubungi yang bersangkutan tapi tak ada respons.

Pengadaan gorden

Jauh sebelum pengadaan kalender, DPR juga pernah menjadi sorotan karena pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan.

Pengadaan gorden itu anggarannya mencapai angka puluhan miliar rupiah.

Pemenang tender pengadaan gorden itu telah diumumkan.

Pemenangnya adalah perusahaan yang justru menawarkan harga tertinggi, yaitu sebesar Rp 43,5 miliar. Adapun perusahaan itu bernama PT Bertiga Mitra Solusi.

Kemenangan PT Bertiga Mitra Solusi yang mengajukan harga tertinggi ini juga menuai kritik publik.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/16580341/politikus-gerindra-kita-di-bully-gara-gara-anggaran-kalender

Terkini Lainnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke