Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Presiden 3 Periode Muncul Lagi, Andi Mallarangeng: Saya Kira Isu Ini Sudah Mati

Kompas.com - 29/08/2022, 15:54 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengira wacana untuk mendorong jabatan presiden tiga periode sudah berhenti.

Ia tak menyangka isu itu kembali dihembuskan loyalis Presiden Joko Widodo dalam musyawarah rakyat (Musra) Indonesia di Youth Center, Sport Center Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8/2022).

“Saya kira isu ini sudah mati ketika beliau memerintahkan menteri-menterinya untuk berhenti berbicara tentang isu 3 periode masa jabatan presiden,” tutur Andi pada Kompas.com, Senin (29/8/2022).

“Rupanya di depan pendukungnya masih juga membuka kemungkinan itu,” sambung dia.

Baca juga: Seruan Jokowi 3 Periode di Musra, Projo: Aspirasi Kecintaan Rakyat dan Relawan

Ia menganggap Jokowi melakukan pembiaran atas munculnya isu tersebur.

“Sayang sekali Pak Jokowi masih meng-entertain ide-ide seperti ini,” ucapnya.

Dalam pandangan Andi, isu penambahan masa jabatan presiden adalah bentuk merusak demokrasi.

Ia menegaskan Partai Demokrat bakal terus menolak wacana tersebut.

“Karena itu hanya ada satu kata atas wacana 3 periode ini, lawan!,” sebutnya.

Terakhir, Andi meminta Jokowi fokus bekerja menuntaskan masa kepemimpinannya dan tidak sibuk berpolitik untuk kontestasi elektoral 2024.

Baca juga: Relawan Minta Tiga Periode, Jokowi: Jangan Sampai Ramai, Ini Wacana

“Tapi kalau Presiden dan para menteri juga sibuk berpolitik apalagi menghidupkan kembali wacana 3 periode, maka negeri kita akan ribut terus, ekonomi terpuruk dan rakyat terus menderita,” pungkasnya.

Diketahui Jokowi telah menyatakan menolak kembali mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena tak sesuai dengan konstitusi.

Meski begitu ia menganggap wacana itu sah saja disampaikan karena merupakan bagian dari demokrasi.

“Itu kan tataran wacana. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong ‘ganti presiden’ kan juga boleh, ya enggak? ‘Jokowi mundur’ kan juga boleh,” ujarnya dalam Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Jokowi di Bandung, kemarin, Minggu (28/8/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com