Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hubungan SBY-Megawati di Masa Lalu Dinilai Bisa Hambat Kemungkinan Koalisi PDI-P dan Demokrat

Kompas.com - 14/07/2022, 15:48 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik yang juga Dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menilai, memori kelam antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa memengaruhi keputusan PDI-P dalam menggandeng Demokrat untuk Pemilu 2024.

Adit mengatakan, ada persoalan emosi yang belum tuntas antara SBY dan Megawati.

"Elite politik pasti akan mencoba mengaitkan ada persoalan emosi yang belum tuntas di antara Bu Mega sama SBY. Bisa jadi itu benar adanya meskipun harus diklarifikasi, sehingga komunikasi itu relatif berbeda," ujar Adit saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/7/2022).

Baca juga: PDI-P dan Demokrat Dinilai Bisa Berkoalisi Hanya jika Megawati dan SBY Saling Memaafkan

Adit mengatakan, hal-hal yang membekas di masa lalu semacam itu bisa memengaruhi keputusan-keputusan politik di tataran elite partai. 

Apalagi, kata dia, ada kecenderungan bahwa partai politik di Indonesia didominasi oleh figur.

"Jadi, kalau figurnya merasa ada sesuatu yang belum tuntas dengan pihak lain, saya pikir itu punya pengaruh terhadap keputusan-keputusan poltiik yang pasti ditunggu sama bawahannya," kata dia.

Dengan demikian, Adit menilai, memori kelam antara SBY dan Megawati itu masih membekas bagi PDI-P.

Dia tidak yakin apakah persoalan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu dekat.

Meski begitu, Adit mengapresiasi PDI-P yang membuka pintu bagi semua partai untuk bekerja sama di Pemilu 2024, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat.

Baca juga: Demokrat dan PKS Dinilai Perlu Manuver Canggih untuk Mengikat PDI-P

Sebab, sebelumnya Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pernah menyatakan pihaknya sulit bekerja sama dengan PKS dan Demokrat.

"Ini ada satu kondisi yang positif bahwa semua partai politik mencoba mendudukkan dirinya sama dan setara. Ketika ingin melakukan penjajakan koalisi pencalonan presiden itu merasa punya kepentingan yang sama untuk bangsa dan negara, bukan hanya kepentingan segelintir elite politik karena ada rasa egois atau merasa yang paling segalanya. Tapi ternyata tidak," ujar Adit.

Ia juga mengatakan, memang sudah seharusnya semua partai politik saling berkomunikasi.

Dia mendorong para elite politik masing-masing partai agar saling duduk bersama.

"Apa yang disampaikan elite itu punya pengaruh di bawah dan itu memang mungkin di kalangan elite penting beranggapan janganlah kita kemudian mendikotomi perbedaan dan kemudian berimplikasi pada polarisasi politik yang ada ke depan," ujar dia.

PDI-P buka pintu untuk Demokrat-PKS

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com