Hubungan SBY-Megawati di Masa Lalu Dinilai Bisa Hambat Kemungkinan Koalisi PDI-P dan Demokrat

Geliat manuver PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024 mulai tampak. Pintu kerja sama partai banteng dibuka lebar-lebar ke seluruh partai politik.

Megawati telah menugaskan putrinya yang tak lain adalah Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, untuk menemui semua ketua umum partai politik tanpa terkecuali.

Baca juga: Soal Upaya Pertemuan Puan-AHY, Demokrat: Kalau Mau Berkomunikasi, Kita Selalu Terbuka

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul bilang, Megawati tak memerintahkan putrinya untuk bertemu dengan satu atau dua petinggi parpol saja.

"Tentu tidak faktor tunggal siapa yang harus ditemui, tapi perintahnya Ibu Ketum temui semua ketum-ketum partai," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Dengan demikian, kata Bambang, bukan tidak mungkin Puan menjadwalkan pertemuan dengan dua partai yang sempat disebut sulit bekerja sama dengan PDI-P, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Kendati begitu, menurut dia, Megawati tidak memiliki pesan khusus agar Puan mengunjungi partai tertentu terlebih dahulu.

Hubungan SBY-Mega

Hubungan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengalami pasang surut selama lebih dari satu dekade.

Meski tak pernah diakui keduanya secara gamblang, publik membaca gelagat perseteruan antara dua petinggi partai politik itu.

Baca juga: Manuver Tajam PDI-P: Dulu Bilang Sulit Kerja Sama dengan Demokrat dan PKS, Kini Buka Pintu Lebar-lebar

Sejak jabatan Megawati di kursi RI-1 digantikan SBY, keduanya sangat jarang terlihat bersama.

Kerenggangan hubungan keduanya bermula ketika SBY mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2004.

Sebelumnya, SBY menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati.

Ia mengemban jabatan itu sejak awal kabinet tersebut dibentuk Megawati dan Hamzah Haz, 10 Agustus 2001.

Kala itu, sejumlah elite PDI-P mempertanyakan keputusan Megawati yang menunjuk SBY sebagai menterinya.

Sebab, SBY dianggap terlibat dalam tragedi Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kuda Tuli) yang memporak-porandakan Kantor DPP PDI (nama PDI-P di era Orde Baru).