Kasus Korupsi Ditjen Pajak, Saksi Sebut Ada Permintaan Rekayasa Kewajiban Pajak dari Rp 70 Miliar jadi Rp 600 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan tim pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak mengungkap bahwa ada permintaan rekayasa kewajiban pajak oleh PT Walet Kembar Lestari pada tahun 2016.

Salah seorang mantan tim pemeriksa yang dihadirkan sebagai saksi, Yulmanizar dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Pajak Kemenkeu, Kamis (14/4/2022), untuk terdakwa Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak, mengungkapkan hal itu.

“Benar ada penetapan (kewajiban pajak) menjadi Rp 500 juta?,” tanya hakim ketua Fahzal Hendri.

“Rp 600 juta penetapannya,” jawab Yulmanizar.

“Saudara minta commitment fee ke PT Walet?” tanya Fahzal.

“Ada saya dikasih dari beliau (Herjanto) Rp 100 juta lebih,” tuturnya.

Baca juga: Kuasa Bank Panin Tak Akui Beri Rp 5 Miliar untuk Tim Pemeriksa Ditjen Pajak

Kesaksian serupa juga disampaikan oleh mantan tim pemeriksa Ditjen Pajak lainnya, Febrian, yang turut dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan tersebut. 

Menurut Febrian, berdasarkan penghitungan tim pemeriksa pajak, jumlah kewajiban pajak PT Walet Kembar Lestari seharusnya Rp 70 miliar.

“Dapat nilai Rp 600 juta itu dari mana?” cecar Fahzal.

“Sesuai permintaan yang mulia,” ungkap Febrian.

Sementara itu, Direktur Utama PT Walet Kembar Lestari, Herjanto mengakui telah memberikan uang Rp 120 juta pada tim pemeriksa pajak DJP pasca pemeriksaan kewajiban pajak perusahaannya.

“Wawan sebagai supervisor lalu ada Alfred, Yulmanizar dan Febrian,” jelas dia.

Dalam perkara ini Wawan dan Alfred diduga menerima suap masing-masing senilai 606.250 dollar Singapura atau setara dengan Rp 6,4 miliar.

Suap itu diduga diterima dari tiga pihak yaitu PT Jhonlin Baratama, PT Bank Pan Indonesia dan PT Gunung Madu Plantations.

Baca juga: Sidang Korupsi Ditjen Pajak, Kuasa Pajak Bank Panin Disebut Bikin Surat Kuasanya Sendiri

Selain itu jaksa juga mendakwa keduanya menerima gratifikasi masing-masing sejumlah Rp 2,4 miliar.

Dugaannya, gratifikasi itu diberikan oleh beberapa perusahaan yaitu PT Sahung Brantss Energi, PT Rigunas Agri Utama, CV Perjuangan Steel, PT Indolampung Perkasa, dan PT Esta Indonesia.

Lalu PT Link Net, PT Gunung Madu Plantations, serta PT Walet Kembar Lestari.

Atas perbuatannya itu, Wawan dan Alfred didakwa dengan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.